Serapan Anggaran Lotim Diklaim Tertinggi

EVALUASI : Rapat evaluasi penggunaan APBD Lotim tahun 2020 yang dipimpin langsung Bupati Lotim HM Sukiman Azmy.(M.Gazali/Radar Lombok)

SELONG – Serapan anggaran Pemkab Lombok Timur tahun 2020 diklaim tertinggi keempat se-Indonesia.

Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid 19, Lotim mampu hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran Lotim.” Meski serapan kita tahun ini menempati posisi keempat nasional, tapi di tahun-tahun mendatang bagaimana serapan anggaran kita dapat mencapai di atas 95 persen, termasuk untuk fisik,” kata Bupati Lotim HM Sukiman Azmy ketika rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2020 dengan semua pimpinan OPD lingkup Pemkab Lotim belum lama ini.

Karenanya bupati kembali mengingatkan ke seluruh OPD supaya bekerja seoptimal mungkin melalui inovasi dan jemput bola. Selain itu bupati juga memberikan apresiasi terhadap capaian OPD yang serapan anggaran yang telah melampaui target. Diantaranya RSUD dr. Raden Soejono Selong 115 persen, Dinas Koperasi dan UKM 158 persen, dan Dinas Kominfo dan Persandian 110 persen. Namun Sukiman juga kecewa dengan beberapa OPD yang serapan anggarannya tidak memenuhi target sampai akhir tahun. Mirisnya lagi bahkan ada OPD yang serapan anggarannya hanya 50 persen. Dinas yang dimaksud ialah PUPR dan Disnakertrans. “ Kita juga sangat sayangkan beberapa OPD yang gagal menarik dana pusat untuk kepentingan rakyat,” terang Sukiman.

Di 2021 mendatang diharapkan OPD dapat bergerak secara progresif dengan mempersiapkan pelaksanaan anggaran 2021 secepat mungkin. Dengan demikian pada Januari proses lelang sudah dapat dilaksanakan. Bupati menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Bupati juga mengingatkan agar bangunan fisik yang sudah rampung segera dimanfaatkan tanpa menunggu peresmian. Hal tersebut untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.”Termasuk juga berkaitan dengan kewajiban pejabat menyerahkan LHKPN. Pelaporan LHKPN ini merupakan tanggung jawab. Karenanya pejabat yang belum menyerahkan supaya segera menyelesaikan laporannya. Kita berikan tenggat waktu hingga akhir Januari 2021 mendatang,” tegas Sukiman.(lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaPimpinan BLUD tak Bisa Utak-atik Tenaga Honda
Berita berikutnyaPengurus DPP Himmah NW Resmi Dilantik