MATARAM—Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 sudah mulai dilaksanakana petugas pencatat, Ahad kemarin (1/5). Badan Pusat Statitsik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurunkan 5.464 petugas lapangan untuk turun langsung ke setiap rumah warga.
Pelaksanaan SE 2016 tersebut dilaksanakan selama satu bulan penuh, yang dimulai dari tanggal 1-30 Mei tahun 2016 khusus mendata ekonomi masyarakat. Nantinya hasil SE2016 tersebut menjadi acuan pemerintah membuat program strategis dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyuddin mengatakan, petugas sensus ekonomi tahun 2016 akan mencatat semua kegiatan usaha masyarakat baik itu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), perusahaaan mulai dari pertambangan /penggalian sampai jasa jasa akan dicatat oleh petugas yang langung datang ke rumah warga dan perusahaan.
“Semua jenks usaha akan dicatat oleh petugas termasuk juga yang ada di pusat pertokoan dan Mall. Kecuali usaha pertanian tidak dicatat oleh petugas,” kata Wahyuddin di Mataram, Ahad kemarin (1/5).
Sensus ekonomi secara nasional akan mencacah semua sektor bidang usaha yang ada di tengah masyarakat. Tak hanya itu pencatatan petugas SE juga terkait dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan juga tempat rumah ibadah. Seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit dan juga masjid serta tempat ibadah lainnya bagi umat beragama.
Cakupan pencatatan yang akan di data petugas yang berjumlah 5.464 orang di seluruh wilayah di Provinsi NTB itu adalah seluruh usaha atau non pertanian seperti di lokasi tetap/permanen baik itu Mall, kantor , pasar dan lainnya, dilokasi tidak tetap seperti pasar, pedagang kaki lima dan pasar kaget dan lainnya, usaha keliling serta jualan di rumah atau warung.
Lebih lanjut Wahyuddin mengatakan, selain melakukan pendataan langsung ke rumah penduduk, pencacahan juga menyasar langsung ke pelaku usaha seperti pemerintah yakni sekolah, rumah sakit, lembaga nonprofit seperti, tempat ibadah dan lembaga sosial, korporasi seperti perusahaan, restoran, supermarket, hotel, dan pelaku usaha rumah tangga seperti online dan sektor non formal.
“Dalam SE2016 yang ingin didapatkan itu adalah pemetaan potensi ekonomi menurut wilayah, jenis ekonomi dan pelaku usaha. Nantinya akan menjadi acuan pemerintah menyusun program,” jelas Wahyuddin.
Wahyudiin berharap selama pelaksanaan SE2016 petugas bisa dengan mudah melaksanakan tugasnya, termasuk para pengusaha bisa menerima petugas pencacah dengan baik dan menjawab pertanyaan dari petugas secara jujur apa adanya.
“Kita berharap pengusaha dan masyarakat menjawab pertanyaan petugas yang dibutuhkan dengan jujur dan apa adanya. Pengusaha tidak perlu takut, karena informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya,” pungkas Wahyuddin. (luk)
