Senior MKGR Winengan Protes Gelaran Musda Golkar NTB

H. Lalu Winengan DOK/RADAR)

GIRI MENANG–Musda DPD I Golkar NTB akan digelar malam ini. Sorotan muncul dari internal Golkar sendiri, yakni dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menilai Musda diduga tidak mengikuti Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai karena sarat kepentingan pihak tertentu. Sorotan disampaikan oleh Sekretaris MKGR periode 2015-2020, H. Lalu Winengan.

Ia mengatakan, penunjukan PLT Ketua DPD Golkar NTB saja adalah bentuk kekeliruan yang sudah dilakukan oleh pengurus partai di tingkat pusat karena penunjukan PLT tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT) partai.”Penunjukan PLT ketua DPD Golkar NTB sangat keliru. Dampaknya akan membuat partai Golkar semakin mundur,” ungkapnya dalam keterangan pers.

Alasannya, pengurus DPD Golkar NTB sudah beberapa kali mengajukan pelaksanaan Musda, namun gagal dilaksanakan dengan berbagai alasan DPP Golkar sendiri.”Kecuali pengurus di NTB tidak mau mengelar Musda, baru bisa ditunjuk PLT, tapi kan sudah berkali-kali diajukan untuk Musda tetapi tidak bisa digelar,” tegas Winengan.

Dalam keterangan resminya, Winengan memaparkan dugaan adanya usaha pengaturan Musda itu. Mulai dari munculnya kekeliruan DPP Golkar pusat mem-PLT-kan ketua DPD I Golkar NTB yang sekarang, H. Suhaili. Padahal Ketua DPD I sudah beberapa kali mengajukan pelaksanaan Musda.” Itu kan kesalahan DPP terutama Korwil karena tidak  memberikan masukan ke ketua Umum,” ungkapnya.

Ia mengatakan itu karena banyak kepentingan diduga dibawa oleh Korwil. Dia mengingatkan bahwa Golkar itu didirikan oleh tiga perkumpulan lembaga, MKGR, SOKSI dan Kosgoro. Beda dengan partai lain yang saham tunggal dan dapat semaunya menunjuk orang. “Partai Golkar itu harus melakukan mekanisme, dan kembalikan kepada mekanisme partai. Tidak boleh ada paksaan dari siapa pun mau Korwil atau siapapun untuk memaksa memilih ketua, harus sesuai AD/ART,” tegasnya.

Ia menyarankan  kepada seluruh DPD untuk tak taat pada perintah paksaan seperti itu. Namun harus mengikuti mekanisme partai Golkar. Menurutnya, tidak mungkin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengarahkan kadernya untuk memilih salah satu calon. Ia menduga justru adanya permainan dari segelintir pihak yang memiliki tujuan tertentu menjadikasn seseorang menjadi ketua. Semuanya harus kembali kepada mekanisme partai.”Tidak boleh ada pemaksaan, memilih seseorang, Partai Golkar harus kembali ke mekanisme partai Golkar,” ungkapnya.

Ia menilai dengan di-PLT-kannya ketua Golkar yang sekarang justru menjadi kerugian Golkar. Sebab jika Suhaili berniat hengkang dari partai pohon beringin itu akan membuat kekuatan berkurang.” Ini Musda mau diatur-atur, jadi harus dikembalikan pada AD/ART Golkar. Karena Partai Golkar itu didirikan oleh perkumpulan tokoh-tokoh,” ungkapnya lagi.

Untuk diketahui, PLT Ketua DPD Golkar NTB sudah itu ditetapkan melalui SK DPP Partai Golkar Nomor: SKEP-389/DPP/Golkar/II/2021.“DPP sudah menunjuk Pak Demer sebagai PLT Ketua Golkar NTB,” kata Koordinator Daerah (Korda) DPP Golkar untuk NTB Sari Yuliati, Kamis (11/2/2021). SK penunjukan PLT itu diserahkan oleh Sekjend Golkar Lodewick F. Paulus kepada Sari Yuliati untuk selanjutnya disampaikan kepada kader Golkar di NTB. (ami/yan)