Sengketa Pilkades Ombe Baru, Bupati Lombok Barat Ajukan Kasasi

Ilustrasi Pilkades
Ilustrasi

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat kalah lagi dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) soal sengketa hasil Pilkades Desa Ombe Baru. Di PTUN Mataram Pemkab juga kalah. Pihak Bagian Hukum Setda Lobar menjelaskan bahwa putusan banding di PTUN Surabaya hampir sama dengan putusan PTUN Mataram, yakni hakim meminta tergugat (Pemkab) membatalkan SK pengangkataan Kades Ombe Baru, Prasino Ilman berdasarkan hasil Pilkades 7 Desember 2016. Bupati diminta menerbitkan SK baru. Pemkab dalam ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid digugat calon Kades Ombe Baru, H. Mazni Hamid yang memperoleh 1.063 suara, kalah 1 suara dengan Kades Ombe Baru Prasino Ilman yang telah dilantik.

Terhadap kekalahan di PTTUN Surabaya ini, Bupati H. Fauzan Khalid, yang dikonfirmasi kemarin mengaku akan kasasi ke Mahkamah Agung. “Sikap kita kasasi,” singkatnya.

Tetapi Fauzan sendiri ogah berandai-andai, langkah apa yang akan dilakukan apabila nanti kalah lagi di tingkat kasasi. “Jadi jangan kalau, kita tunggu saja positifnya, kita husnuzzon,” singkatnya lagi.

BACA JUGA :  Kantor Desa Ombe Baru Didemo

Seperti diterangkan Kepala Bagian Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana, dalam putusan banding itu, Pemkab diminta membatalkan SK lama dan diminta menerbitkan SK baru. Tidak ada disebutkan nama siapa yang harus dicantumkan pada SK baru tersebut. Selain juga tidak ada perintah memecat Prasino.

Berkaitan dengan langkah kasasi Bupati ini, Kuasa Hukum Mazni Hamid, Agus Kamarwan mengatakan, upaya hukum kasasi itu adalah hak setiap pihak yang berperkara, yang diberikan oleh undang-undang dan menjadi kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara, tidak seperti Bupati yang tidak melaksanakan perintah undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pilkades sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan undang-undang. “SK (Prasino) tersebut selain cacat formil juga cacat substansi yuridis, makna adalah tidak boleh terbit SK baru atas nama Prasino Ilman, SE, sebelum ketentuan UU terhadap hal itu dilaksanakan,” tandasnya melalu pesan elektronik.(zul)