MATARAM–Rencana pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok di lahan eks PTP Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), masih menimbulkan polemik. Namun Pemerintah Provinsi NTB memastikan, bahwa proyek tersebut akan tetap berjalan sesuai rencana.
Terkait adanya warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, dan meminta hak-haknya diberikan. Pemprov NTB sendiri telah menegaskan, bahwa lahan tersebut adalah aset daerah. “Mereka minta uang tali asih, mau samakan dengan lahan di KEK Mandalika. Gak ada itu uang tali asih, ini beda soalnya,” tegas Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL Moh Faozal, kepada Radar Lombok sebelum berangkat ke Jakarta, Rabu lalu (26/7).
Faozal juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang membuat pembangunan Poltekpar terganggu. Apalagi dalam waktu dekat, tanggal 10 Agustus 2017 akan dilakukan ground breaking atau peletakan batu pertama oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arif Yahya.
Dikatakan, saat ini pembangunan Poltekpar masih pada proses lelang. Mengingat beberapa waktu lalu sempat terkendala persoalan lelang. “Tapi nanti tanggal 7 Agustus diumumkan pemenang lelang, dan 10 Agustus sudah ground breaking,” tandas Faozal.
Disampaikan, lelang yang sedang berlangsung senilai Rp 130 miliar. Dana sebesar itu semuanya berasal dari pemerintah pusat. “Untuk tahap pertama ini akan dibangun ruang perkuliahannya dulu,” terang Faozal.
Selanjutnya tahun 2018 nanti barulah dibangun untuk gedung rektorat. Biaya pembangunannya telah disediakan sebesar Rp 180 miliar. Karenanya, jangan sampai semua rencana tersebut mengalami gangguan di tingkat bawah.
Pelaksanaan pembangunan ditargetkan bisa tuntas selama 5 bulan. Dengan begitu, tahun 2018 mendatang lokasi perkuliahan sudah bisa berpindah sedikit demi sedikit. “Sekarang kan lokasi kuliah masih di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) NTB. Kalau tahap satu sudah selesai, maka kita bisa mulai pindah,” ujarnya.
Untuk tahun ini, jumlah mahasiswa Poltekpar sebanyak 400 orang, dengan 4 Prodi (program studi). Jumlah tersebut meningkat lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 120 orang. “Kita minta dukungan semua pihak agar semuanya lancar,” harap Faozal.
Sementara Direktur Poltekpar Negeri Lombok, DR Hamsu Hanafi menyampaikan, biaya pembangunan Poltekpar hingga tuntas sebesar Rp 1,2 triliun. Sumber anggarannya dari APBN yang digelontorkan setiap tahun. “Kami akan prioritaskan mahasiswa Poltekpar itu dari NTB,” ucapnya.
Menurut Hamsu, Provinsi NTB dipilih oleh Kemenpar untuk dibangun Poltekpar, karena dinilai sangat potensial. Kemajuan pariwisata NTB, haruslah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni.
Keberadaan Poltekpar nantinya diyakini bisa membawa pariwisata NTB lebih maju. Hal itu dapat dilihat dari daerah-daerah yang terlebih dahulu memiliki Poltekpar. “Awalnya ada 4 Poltekpar di Indonesia. Sekarang kita bersyukur, NTB yang dekat dengan Bali akan miliki Poltekpar juga,” pungkasnya. (zwr)
