TANJUNG – Berakhirnya triwulan pertama dan masuknya triwulan kedua, baru ada dua SKPD yang sudah memasukan dokumen paket proyek yang akan dilelang di Unit Layanan Pembangunan (ULP). Itupun baru sebagian dokumen paket yang sudah diajukan.
Oleh karena itu, diharapkan bagi seluruh SKPD pada triwulan kedua ini harus semua paket lelang masuk ke ULP untuk dilaksanakan pelelangan. Hal ini perlu dilakukan guna pengerjaan proyek segera dilaksanakan dan menghindari keterlambatan dalam tahapan pelaksanaan. “Memang ini baru triwulan pertama, sehingga mungkin semua SKPD tengah sibuk menyiapkan dokumen paket pelelangan. Tapi, pada triwulan kedua ini semua paket proyek harus masuk,” tegas Sekda Lombok Utara H Suardi kepada Radar Lombok, kemarin.
Pihaknya akan terus memberikan dorongan kepada seluruh SKPD agar bisa bekerja dengan cepat dan maksimal, sebab pihaknya tidak ingin pelaksanaan proyek terlambat. Pihaknya menargetkan pelaksanaan proyek bila perlu berakhir pada bulan November. “Kita tidak ingin ada pekerjaan proyek telat,” tandasnya.
[postingan number=3 tag=”proyek”]
Dari ratusan paket proyek, yang baru masuk ada 14 paket ini terdiri dari 10 jasa konsultan, 2 pengadaan dan 2 fisik. Kepala SKPD diminta secepat mungkin untuk memasukan usulan supaya unit layanan pembangunan (ULP) agar bisa melakukan proses lelang baik jasa konsultan, pengadaan barang terutama proyek fisik. “Juga akan ada tambahan Dinas PU akan memasukan dokumen paket proyek yang akan dilelang,” tambahnya Kabag Pembangunan Faisol.
Sementara SKPD yang lain masih belum mengajukan. Yang sudah memasukan SIRUP pun baru sepuluh, sedangkan sebagian besar belum. Pengajuan cepat ini supaya pelelangan paket tidak tergesa-gesa sehingga tidak berimbas terhadap pelaksanaan. “Ini untuk menghindari pelaksanaan proyek terhambat,” tegasnya.
Ia menekankan kepada seluruh SKPD supaya segera menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK), pengisian SIRUP dan pelaksanaan harus sesuai dengan daftar penggunaan anggaran (DPA). Menurutnya, kunci pelaksanaan proyek lancar tergantung dari masing-masing SKPD dalam mengajukan pelelangan. “Jangan sampai nanti ada tender ulang kemudian terhambat. Karena tender ulang butuh waktu lama,” tandasnya.
Memang semua SKPD telah memiliki jadwal sesuai di draft DPA untuk mengajukan paket tersebut. Untuk mengetahui jadwal masing-masing SKPD pihaknya sudah meminta agar mengetahui kapan pelaksanaan dan pihaknya bisa berkoordinasi cepat. Menurutnya, jika paket jasa konsultan sudah masuk maka bisa dipastikan paket fisik akan banyak masuk.
Dalam pelaksanaan proyek ditargetkan bulan November sudah tuntas, sehingga pada bulan Juli semua jenis proyek yang masuk ke ULP sudah selesai tahap pelelangan. Kecuali paket-paket proyek bersumber dana alokasi khusus (DAK) dari APBN harus menunggu juklat-juknis dari pemerintah pusat. “Kami targetkan bulan Juli semua paket proyek sudah selesai pelelangan,” harapnya.
Dikatakan, jika terjadi keterlambatan eksekusi bukan disebabkan di proses pelelangan, namun tergantung kecepatan SKPD memasukan paket-paket proyek untuk dilelang. Jika SKPD cepat, maka proses lelang pun akan lebih cepat juga. Karena RUP semuanya sudah selesai pada awal tahun. “Kalau terjadi kendala itu ada di masing-masing SKPD. Jika RUP sudah selesai dan aliran dan jelas maka gampang diproses. Untuk itulah, kami berharap segera mungkin memasukan,” tandasnya.
Mengenai mekanisme pengusulan mulai dari SKPD yang masuk ke LPSE selaku memegang server, baru selanjutnya masuk ke ULP untuk proses pelelangan. Bagi perusahaan yang ingin ikut lelang dipersilahkan dari manapun asalkaan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan berani memberikan jaminan pekerjaan yang baik. “Persyaratan itu wajib kami lihat,” pungkasnya. (flo)
