MATARAM – Lambannya penetapan Ketua DPRD Kota Mataram definitif dari Partai Golkar membuat partai berlambang pohon beringin itu dihujani protes. Semua fraksi kompak berjemaah menyuarakan aksi protes atas lambannya sikap partai yang dikomandoi Bahlil Lahadalia tersebut.
Pasalnya, sikap lambannya Partai Golkar menunjuk ketua definitif ini membuat keran alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi tersumbat. Tidak ada program yang bisa berjalan sebelum ada penetapan AKD oleh unsur pimpinan definitif. Tuduhan ini tak pelak ditujukan kepada Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, Abdul Malik. Dia dinilai tidak bisa mengamankan partainya untuk segera menetapkan ketua definitif.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram, HM Zaini mengatakan, sudah hampir dua bulan berjalan pascapelantikan namun tidak ada kegiatan. Semua program kegiatan vakum gara-gara satu pimpinan yang belum ditetapkan. Kita akan paksa (Senin (23/9) hari ini, red) kalau tidak ada kepastian Golkar. Dua pimpinan sudah cukup bisa memutuskan penetapan AKD dan paripurna. Secara aturan dan merujuk pada SE Kemendagri, itu boleh.
Pak Malik ini belum mampu menjalankan tugas pimpinan sementara karena belum sepenuhnya memahami tugasnya, sesal HM Zaini saat dikonfirmasi kepada Radar Lombok, Minggu (22/9).
Dua partai pemenang, seperti PKS dan Partai Gerindra sudah menetapkan wakil ketua definitifnya di DPRD Kota Mataram. Yakni, PKS telah menetapkan Hj Istiningsih dan Partai Gerindra telah menetapkan Hj Baiq Mirdiati. Sementara Partai Golkar masih tarik ulur dan SK belum jelas.
Dari DPD II Partai Golkar sudah menyerahkan tiga nama yakni, Rino Rinaldi, Hj Zaitun, dan Abdul Malik. Namun, dari ketiga nama itu belum ada penunjukan penetapan sebagai ketua definitif.
Dari ketiga nama dikabarkan, bahwa mereka sedang lobi DPP di Jakarta. Namun, dari tiga nama itu sekaligus menggambarkan kecakapan masing-masing. Abdul Malik tergambar kurang diterima menjadi ketua definitif lantaran tidak bisa mengamankan partainya. Ia juga dinilai kurang cakap lantaran semua program DPRD Kota Mataram menjadi tersendat selama menjadi pimpinan sementara.
Sementara itu, DPRD Kota Mataram dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah yang sudah menumpuk. Salah satunya hasil evaluasi gubenur terkait APBD perubahan tahun 2024 yang sudah turun dan sudah saatnya dilakukan pembahasan di internal fraksi dan komisi. Selain itu, pembahasan KUAPPAS APBD murni tahun 2025 yang segera masuk awal November.
Kita sedang dihadapkan dengan banyak pekerjaan sekarang ini. Tapi karena lambannya penetapan ketua definitif ini, semuanya jadi melempem. Makanya semua fraksi sudah sepakat, kalau Golkar masih belum menetapkan ketua definitif. Kita mau paksa dua wakil pimpinan sudah cukup mengambil keputusan.
Itu bisa dilakukan secara aturan, ujar Zaini. Di samping itu, semua fraksi juga mulai mengarah kepada nama Hj Zaitun untuk menjadi pimpinan definitif. Hj Zaetun merupakan kader senior Golkar di Kota Mataram dari dapil Ampenan. Dia sudah tiga periode menjadi anggota dewan dan sarat pengalaman.
Dia sudah menduduki jabatan ketua komisi serta memiliki suara terbanyak tiga kali saat pileg. Dari segi diplomasi juga sangat kuat dan sosoknya dikenal anggota karena bisa merangkul semua kalangan. Kita harapkan segera tuntas, jangan lama-lama. Banyak kegiatan kedewanaan yang akan terabaikan ketika ketua definitif dari Golkar yang semakin tidak jelas, singkatnya.
Ketua Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Ahmad Azhari Gufron menambahkan, sejak dilantik 6 Agustus lalu, Kota Mataram paling lambat penunjukan SK definitif ketua dari Partai Golkar. Kita sudah buat komposisi fraksi dari awal dan dua unsur wakil ketua sudah terpenuhi. Secara aturan sudah kuat, kita bisa tinggalkan Golkar untuk penetapan AKD, katanya.
Soalnya, sambung Gufron, banyak sekali agenda-agenda yang tidak bisa dibahas. Termasuk evaluasi kinerja OPD yang sudah berjalan menggunakan APBD perubahan tahun 2024. Kita harapkan jangan menunda-nunda, ini dampaknya sangat serius, singkatnya.
Sejauh ini, gedung DPRD tampak selalu sepi. Tidak ada kegiatan sama sekali, anggota DPRD Kota Mataram hanya datang lalu pulang. Mereka hanya duduk di ruang fraksi masing-masing sambil mereka menunggu keputusan Golkar yang terkesan lamban.
Ketua Fraksi PKS Ismul Hidayat kembali lantang memprotes. Dia menyebutkan, lembaga DPRD Kota Mataram bukan milik satu partai, namun masyarakat sudah sangat besar memberikan amanah ke semua anggota. Kita ini lembaga, bukan milik per orangan. Kita desak Golkar segera tetapkan ketua definitif ini dari semua fraksi sudah suarakan, katanya.
Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, Abdul Malik berdalih protes yang diajukan kalangan fraksi merupakan aspirasi bersama. Persoalan SK definitif ini bukan ranahnya sebagai anggota partai melainkan semua keputusan final ada di DPP. Saya hanya nurut perintah partai. Semua saya rangkul dan ajak musawarah saat penempatan AKD dan pembagian kursi pimpinan AKD, singkatnya. (dir)
