MATARAM—Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tertinggi nasional, ternyata tidak serta merta dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun yang terjadi, justru orang miskin di NTB semakin bertambah. Buktinya, dari jumlah orang miskin di NTB pada September 2015 sebanyak 802.029 orang, melambung menjadi 804.044 orang miskin di Maret 2016.
Itu terjadi, karena peran SKPD teknis terkait bidang perekonomian dinilai belum optimal dalam melaksanakan program yang mereka susun, dalam memperluas dan memperbanyak wirausaha baru, serta peluang kerja baru bagi masyarkat NTB.
Terkait itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Provinsi NTB, Hj. Selly Andayani, akan memperkuat peran lembaga koperasi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi NTB. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga koperasi, serta mengarahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi anggota dari koperasi.
“Kita tidak ingin banyaknya saja koperasi, tapi tidak berkualitas. Saya ingin koperasi yang benar-benar berkualitas,” tegas Selly kepada Radar Lombok, kemarin.
Selly menyebut, jika beberapa bulan kedepan dalam kepemimpinannya di Dinas KUMKM Provinsi NTB, dia akan memberi perhatian serius terhadap keberadaan lembaga koperasi untuk betul-betul menjadi soko guru (tiang utama, red) perekonomian masyarakat.
Selly tak menampik, jika selama ini ada koperasi berdiri hanya mengejar untuk mendapatkan bantuan. Selain itu tak sedikit pula lembaga koperasi yang hanya memperkaya pengurus saja, sementara anggota dari koperasi itu tak mendapatkan apa-apa, melainkan sebatas sebagai anggota dan penonton saja.
Menurut mantan Penjabat Walikota Mataram ini, pihaknya akan lebih mengedepankan lembaga koperasi yang mandiri dan berkualitas, agar bisa mendapatkan manfaat atas keberadaan lembaga koperasi bagi anggotanya. Sehingga peran koperasi bisa dirasakan dalam menekan angka jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB.
“Kita akan usahakan pembenahan lembaga koperasi, utamanya anggaran dasarnya agar di internal kepengurusan ada regenerasi. Tidak seperti sekarang, terus-menerus pengurus koperasinya bertahun tahun itu-itu saja. Kita juga ingin pengurus koperasi itu diberikan kepada yang muda,” tekad Selly.
Tak kalah pentingnya sambung Selly, agar pelaku UMKM bisa masuk jadi anggota koperasi. Dengan demikian anggota koperasi itu memiliki aktifitas ekonomi dan menjadikan lembaga koperasi sebagai tempat mendapatkan modal dan menabung. Dengan demikian, kemanfaatan dari lembaga koperasi dirasakan dalam peran dan andilnya membuka lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan di NTB. “Koperasi itu harus mandiri, berkualitas dan memberi manfaat kepada anggotanya,” pungkasnya. (luk)
