MATARAM — Penerimaan anggota Polri tahun ajaran 2017 sebentar lagi akan dimulai.
Polda NTB memastikan penerimaan anggota Polri di NTB nanti bebas dari praktek pungutan liar (pungli) dan juga percaloan. ‘’ Insya Allah kita laksanakan bebas pungli dan percaloan,’’ ujar Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Mardiono usai pengambilan sumpah panitia Selasa kemarin (21/2).
Dikatakannya, proses rekrutmen anggota Polri ini dari jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara dan sebagainya. Selaku ketua panitia penerimaan anggota Polri di NTB, Mardiono mengaku akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Penyimpangan-penyimpangan yang ada juga akan dihindari. ‘’ Kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota panitia tolong dilaporkan kepada kami,’’ katanya.
[postingan number=3 tag=”polisi”]
Rencananya, proses perekrutan anggota Polri ini akan dimulai pada bulan Maret 2017 dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Nantinya setiap tahapan perekrutan akan diumukan secara terbuka. Kuota NTB pada tahun 2017 ini disebutkannya sesuai dengan DIPA yang miliki, Akpol akan menerima 7 orang. Sedangkan untuk Bintara menerima 166 orang. ‘’ Itu belum termasuk yang lainnya. Untuk Bintara yang 166 itu baru polisi yang tugas umum. Kalau untuk Brimob dan Babhinkamtibmas ada jumlahnya sendiri,’’ jelasnya.
Ia juga mewanti-wanti kepada masyarakat jika ada yang mengaku-ngaku bisa meloloskan dalam proses perekrutan anggota Polri tahun 2017 ini. ‘’ Kalau ada yang ngaku-ngaku itu tolong nanti dilaporkan. Nanti akan buka pengaduan secara online. Pelapor itu nanti akan kita lindungi,’’ tegasnya.
Sebelumnya dilakukan video confrence dengan Mabes Polri yang dipimpin oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistiyanto. Ia meminta kepada seluruh panitia penerimaan anggota Polri di seluruh Indonesia untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan seleksi. Dikarenakan, target dalam penyeleksian ini untuk memperoleh anggota Polri yang berkualitas. Ia juga meminta agar proses perekrutan ini dilakukan secara benar. ‘’ Kalau dilakukan secara tidak benar, maka akan menjadi beban organisasi dan tentunya merugikan masyarakat,’’ katanya.
Perekrutan ini juga dipastikannya akan menurunkan tim sapu bersih internal dan secara secara nasional akan dipimpin oleh Kadiv Propam Mabes Polri. ‘’ Semua panitia harus jujur dan transparan. Rekrutmen Polri ini harus bersih dan jujur,’’ tandasnya.(gal)
