Selain Kesehatan dan Pendidikan Gratis, Ali-Sakti Dukung Kelurahan Rp 1 M

Ali-Sakti
KAMPANYE: Paslon nomor urut 4 Ali-Sakti saat kampanye dialogis di Gubuk Dayen Masjid Kelurahan Pancor Lombok Timur, kemarin. (SURYA WIDI ALAM/RADAR LOMBOK)

SELONG – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB HM Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Muhammad Wirasakti Amir Murni (Ali-Sakti) kembali menggelar kampanye dialogis, Selasa kemarin (3/4).

Kali ini, paslon nomor urut 4 ini berkampanye di Lingkungan Dayen Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Dalam kampanye tersebut, paslon Ali-Sakti kembali memaparkan visi misi dan janji politiknya. Salah satunya akan memberikan semua masyarakat miskin di NTB kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Terutama masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu ini dari pemerintah pusat dan kabupaten.

Menurut calon gubernur NTB Ali BD, kartu jamkesmas ini perlu didapatkan masyarakat miskin sebagai wadah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Tanpa kartu jamkesmas, hak masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah sulit didapatkan. ‘’Kartu jamkesmas ini harga mati harus dikantongi warga miskin,’’ tegas Ali BD.

Ali BD menyebut, pemerintah pusat dan Pemkab Lombok Timur sudah menggelontorkan sedikitnya 240 ribu kartu jamkesmas. Yakni 170 ribu dari pemerintah pusat dan 70 ribu dari Pemkab Lombok Timur. Meski jumlah cukup banyak, namun belum semua warga miskin mendapatkannya di Lombok Timur. ‘’Karena itu kami pastikan kalau terpilih menjadi gubernur nanti, semua masyarakat Lombok Timur miskin akan mendapatkan kartu jamkesmas,’’ janjinya.

Ali melanjutkan, semua ucapannya itu bukan janji politik semata untuk mendulang suara pada pilkada 27 Juni mendatang. Melainkan program kartu jamkesmas ini merupakan salah satu bagian dari program prioritas Ali-Sakti. ‘’Tolong dicatat itu ya masyarakat, janji ini bukan isapan jempol semata melainkan ini merupakan bagian dari janji utama yang akan saya realisasikan,’’ tegasnya.

Ditambahkannya, masalah kesehatan menjadi hal serius diperhatikan pemerintah. Hal ini yang menjadi dasar pemprov kedepannya mengeluarkan kartu jamkesmas untuk semua masyarakat miskin di NTB. Tak hanya itu, kartu jamkesmas ini juga menjadi jaminan pelayanan kesehatan gratis secara menyeluruh. Baik di pusat kesehatan pemerintah maupun swasta.

Karenanya, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mendukung pihak manapun yang membangun rumah sakit swasta, seperti di Labuhan Haji maupun rumah sakit Muhammadiyah Sikur Kabupaten Lotim. Tujuan diperbanyaknya pembangun rumah sakit swasta untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‘’Jadi kalau ada oknum yang tidak mendukung pembangunan rumah sakit yang dibantu pendanaannya oleh pemerintah. Itu namanya orang goblok yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin,’’ tegasnya.

Selain itu, Ali BD juga berjanji mendorong pemerintah kabupetan/kota untuk memberikan dana segar Rp 1 miliar setiap kelurahan. Dana ini mengimbangi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Karena program ini sudah diterapkannya di Lombok Timur selama dua tahun ini. ‘’Dan akan saya pertahankan program ini ketika saya menjabat sebagai gubernur,’’ sambung Ali.

Alasannya, lanjut dia, memberikan dana Rp 1 miliar kepada kelurahan agar program pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan juga bisa berjalan dengan baik. Seperti program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah desa selama ini dengan menggunakan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat. ‘’Kita harus sadari kalau masyarakat miskin saat ini bukan hanya di desa, melainkan masyarakat miskin kota saat ini juga masih banyak jumlahnya,’’ sebutnya.

Bukan hanya itu saja yang menjadi tugas dari pemerintah kelurahan dengan anggaran yang cukup fantastis tersebut. Kesejahteraan Rukun Tetangga (RT) juga menjadi tangggung jawab dari kelurahan dengan anggaran itu. Minimal nanti kedepannya kesejahteraan setiap bulan RT akan diberikan berjumlah Rp 500 ribu atau lebih oleh kelurahan dan pemerintah di desa. Agar tidak menyalahi aturan, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menerbitkan perbup/perwal sebagai payung hukum dari pemberian kesejahteraan RT dari dana yang dikelolanya nanti. ‘’Kenapa RT harus diperhatikan kesejahteraannya karena yang lelah bekerja di bawah justru RT, bukan kepala lingkungan atau kepala dusun. Itu yang menjadi pertimbangan utama kita memperhatikan RT,’’ paparnya.

Sedangkan bidang pendidikan, kedepannya tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan masyarakat. Semuanya gratis, terutama di sekolah negeri. Pendidikan negeri tingkat SD hingga SMA/SMK masyarakat harus mendapatkannya secara gratis tidak seperti saat ini. Diakuinya masyarakat harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit jika menyekolahkan anaknya di SMA atau di SMK negeri. ‘’Hal itu nanti kalau saya terpilih menjadi gubernur tidak boleh terjadi lagi,’’ tegasnya.

Selepas di bangku SMA dan SMK, pelajar miskin dan pelajar berprestasi akan dibantu bea siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana hingga pascasarjana. Akan disiapkan dana sebesar Rp 60 miliar untuk 5000 pelajar yang akan melanjutkan pendidikannya ke sarjana dan ke pascasarjana. ‘’Untuk dunia pendidikan, kita tidak mau main-main, harus semua masyarakat baik kaya maupun miskin mendapatkan hak yang sama mendapatkan pelayanan pendidikan dari pemerintah,’’ tutupnya. (tim)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut