Selain Bupati, Langkir Juga Seret Nama Wabup dan Kejaksaan

DITAHAN: Direktur RSUD Praya, dr Muzakir Langkir saat dibawa ke mobil tahanan menuju Rutan Kelas IIB Praya, Rabu (24/8). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA– Direktur RSUD Praya, dr Muzakir Langkir membeber aliran dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2021 lalu.

Langkir dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Rabu (24/8). Selain Langkir, kejaksaan juga menahan Adi Sasmita selaku PPK dan Baiq Prayatining Diah Astianin selaku bendahara BLUD RSUD Praya. Masih dalam perkara ini, ketiganya disangkakan telah merugikan uang negara sebesar Rp 1,7 miliar. Nilai ini merupakan dana program taktis yang dibelanjakan di BLUD RSUD Praya tahun 2017-2020.

Langkir mengaku aliran dana ke sejumlah pejabat teras Pemkab Lombok Tengah. Mulai dari Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, Wakil Bupati HM Nursiah dan oknum pejabat kejaksaan setempat juga disebutnya menikmati aliran dana itu. “Perlu saya sampaikan bahwa saya ditahan bukan karena kasus UTD tapi karena dana taktis. Dana tersebut mengalir kemana-mana, baik kepala daerah termasuk ke kejaksaan juga ada. Saya punya bukti lengkap dan saya akan membongkar semuanya,” beber dr Langkir sembari menaiki mobil tahanan.

Dana itu, beber Langkir lebih lanjut, dialirkan melalui cash maupun transfer dilengkapi kuitansi penerimaan. Rincinya, dana itu digunakan untuk tahapan pilkada Lombok Tengah tahun 2020. Tepatnya, dana itu digunakan untuk proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) saat peyelesaian sengketa pilkada Lombok Tengah tahun 202. Uang yang dikirim melalui transfer tersebut berjumlah sekitar Rp 100 juta lebih. “Bukti pengiriman saya masih simpan rapi, dan akan saya serahkan jika dibutuhkan nanti,” terangnya.

Bukan hanya itu, sambung dia, dana taktis BLUD yang dikorupsi juga ada yang diarahkan juga untuk mensukseskan bupati saat ini pilkada tahun 2020. Pihaknya juga menuding ada juga dana taktis yang diarahkan ke Wakil Bupati Lombok Tengah. Semua dana yang diserahkan sesuai permintaan bupati dan wakil bupati tersebut juga ada kuitansi penerimaan. “Bukti-bukti ada pada pengacara saya juga,” ujarnya.
Tak sampai di situ, Langkir juga membeberkan, aliran dana itu diserahkan ke APH dalam hal ini ke oknum Kejari Lombok Tengah. Dana tersebut diserahkan untuk mensukseskan Hari Amal Bakti Adiyaksa tahun 2022 ini. “Dana yang kami serahkan lengkap juga menggunakan kuitansi,” sebutnya.

Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri dan Wabup HM Nursiah belum bisa dikonfirmasi terkait ‘nyanyian’ Direktur RSUD Praya ini. (met)

Komentar Anda
Baca Juga :  Disebut Terima Dana BLUD, Bupati dan Wabup Loteng Enggan Tanggapi Langkir