Sektor Pertanian Dominasi Kemiskinan Ekstrem Penduduk NTB

PANEN PADI : Petani padi di Kota Mataram saat melakukan panen di tengah harga jual gabah anjlok. ( RATNA / RADAR LOMBOK )

MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan NTB sebesar 13,68 persen. Dari jumlah itu, hampir 55 persen kemiskinan ekstrem di NTB berasal dari sektor pertanian. Oleh karena itu,Pemerintah Provinsi (Pemprov) mestinya optimal dalam membangun sektor pertanian guna mempercepat penurunan kemiskinan.

 

“Kemiskinan ekstrem adalah orang memang yang paling miskin dari yang miskin. Kalau kemiskinan di NTB biasanya dengan standar BPS yang 2,25 dolar PPP (purchasing power parities). Jadi hampir 55 persen orang miskin di NTB dari sektor pertanian,” ungkap Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) Dr Iwan Harsono, kemarin.

 

Menurutnya, agar target kemiskinan ekstrem di NTB bisa mencapai nol persen atau zero, penting dilakukan perbaikan kinerja secara masif di sektor pertanian. Artinya porsi pendapatan pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harus banyak di sektor pertanian.  Harus ada peningkatan upaya-upaya serius untuk peningkatan pendapatan sektor pertanian dengan cara industrialisasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB.

 

Dikatakan Iwan, kemiskinan ekstrem NTB di sektor pertanian, lebih banyak berasal dari penduduk pedesaan. Bahkan pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem NTB berada pada angka 4 persen.

 

“Target 2024 itu adalah bagaimana membuat yang miskin ekstrem itu tidak ada, artinya yang miskin ini naik pangkat mendekati hampir miskin,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB H Iswandi membenarkan angka kemiskinan ekstrem di NTB disumbang dari sektor pertanian.

 

“Memang yang paling prioritas ini adalah kemiskinan ekstrem di sektor pertanian. Karena 55 persen penduduk miskin NTB di sektor pertanian,” ungkapnya.

 

Oleh karena itu, kata Iswandi penguatan kebijakan-kebijakan yang diambil dan implementasikan Pemerintah Provinsi NTB harus dapat menyasar kepada kelompok miskin, terutama bagi petani. Salah satu solusinya adalah transformasi dalam sektor pertanian harus dibarengi dengan penambahan keterampilan, sehingga petani tidak hanya bertani, melainkan memiliki multi usaha, seperti beternak dan berdagang.

 

“Di sini sudah tepat kebijakan kita untuk mengembangkan desa wisata. Jadi  menggandeng sektor pertanian di pedesaan ke sektor jasa apa saja,” katanya. (cr-rat)