Sektor Pariwisata Timbulkan Kesenjangan

Sektor Pariwisata Timbulkan Kesenjangan
KESENJANGAN : Pengembangan Sektor Pariwisata di Lombok Utara belum maksimal menurunkan angka kemiskinan.( HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Kabupaten Lombok Utara memiliki destinasi wisata yang mendunia.

Dari puluhan objek wisata itu yang paling terkenal Gili Matra, Senaru, dan Segara Anak dan lainnya sudah menjadi aset nasional di bidang pariwsata dunia. Dari sisi kekayaan potensi Lombok Utara sangat luar biasa ini sehingga sumber pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat. Akan tetapi, Lombok Utara yang menjadi pintu masuknya pariwisata NTB ternyata masih menjadi memegang predikat kabupaten termiskin di NTB. “Ini saya katakan satu hal yang sangat bertentangan. Kita memiliki potensi pariwisata paling hebat di NTB, ternyata kita merupakan daerah miskin paling tertinggi di NTB. Ini satu hal yang perlu kita pikirkan berarti ada kesenjangan di dalamnya. Ada kesenjangan yang sangat luar biasa, potensi-potensi yang besar ini ternyata belum membuat daerah kita sejajar dengan kabupaten lain, terutama pada angka kemiskinan” ungkap Bupati Lombok Utara Najmul Akhir pada saat membuka acara sosialisasi PBB-P2 baru-baru ini.

[postingan number=3 tag=”wisata”]

Meskipun ritme penurunan angka kemiskinan yang paling progresif di NTB. Walaupun demikian, sampai saat ini Lombok Utara masih menjadi tertinggi angka kemiskinan di NTB. Adapun yang menjadi persoalan di Lombok Utara belum tergali potensi secara maksimal terutama pada potensi pajak daerah. “Sejarah anggaran daerah kita telah membuktikannya,” ujarnya.

Baca Juga :  Depresi karena Menganggur, Tomi Gantung Diri

Berdasarkan catatan, peningkatan PAD Lombok Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun pertama pemerintah menargetkan sebesar Rp 6 miliar, namun berhasil mencapai Rp 12,5 miliar. Kemudian pada tahun keduanya ditargetkan RP 25 miliar pihaknya berhasil mencapai Rp 25 miliar, kemudian pada tahun berikutnya ditargetkan Rp 27 miliar pemerintah bisa mencapai Rp 37 miliar. “Setiap tahun mendapatkan penghargaan dengan pemungutan PAD melebih 100 persen. Pada tahun 2016 kemarin menargetkan Rp 75 miliar pihaknya berhasil mencapai Rp 115 miliar lebih, dan pada tahun ini menargetkan sebesar Rp 135 miliar,” bebernya. 

Kemudian, jika mengacu pada data angka kemiskinan berdasarkan data resmi BPS tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan Lombok Utara tertinggi di NTB sebesar 7,5, dan indeks keparahan kemiskinan juga tertinggi di NTB sebesar 2,61. Upaya penurunan angka kemiskinan pada empat tahun belakangan mengalami perlambatan dalam laju penurunannya. Pada tahun 2011-2012 pengurangan kemiskinan dari 39,27 persen menjadi 35,97 persen, tahun 2012-2013 berubah dari 35,97 menjadi 35,88 persen, tahun 2013-2014 berubah dari 35,88 persen menjadi 34,27 persen, tahun 2014-2015 berubah dari 34,27 persen menjadi 34,13 persen. “Bila kita berproses bersama, dalam gerakan bersama, dengan penuh kebersamaan, maka kita bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 4 persen,” pintanya.

Baca Juga :  Ada Sinergi Kuat, KEK Tanjung Kelayang Bakal Terealisasi Paling Cepat

Tingginya angka kemiskinan tidak kontradiktif dengan angka pengangguran terendah di NTB sebesar 3,9 persen. Untuk itulah, Ia mengingatkan kembali agar seluruh SKPD berani melakukan terobosan mendasar dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia baik dari aspek pendidikan dan kesehatan juga merupakan prioritas daerah yang tidak kalah pentingnya. “Di Lombok Utara formulasi penganggaran menggunakan 40 persen untuk belanja pegawai dan 60 persen untuk belanja pembangunan, meksipun jumlah SKPD saat ini bertambah,” tandasnya.

Di satu sisi, pemerintah daerah juga harus bisa mengejar daerah lain sumber PAD, sebab PAD Lombok Utara saat ini hampir mendekati Kabupaten Lombok Barat selaku induk. Pihaknya akan menargetkan pada tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar. Jika lompatan-lompatan ini berhasil dilakukan maka akan mengejar daerah lain. Hanya saja yang menjadi kendala saat ini dari sisi keraturan administrasi di sektor pariwisata. “Administrasi di sektor pariwisata di daerah kita masih membutuhkan keteraturan, karena sampai saat ini masih banyak bermasalah. Sumber pendapatan ini sendiri paling banyak berada di tiga gili,” pungkasnya. (flo)

Komentar Anda