MATARAM – Pemprov NTB sejak awal memberikan perhatian serius terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu program unggulan yang digaungkan, yaitu beasiswa kuliah di luar negeri.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, tercantum anggaran sebesar Rp 40.029.157.258. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk penyediaan beasiswa. Pencantuman anggaran itu bertolak belakang dengan pengakuan gubernur maupun wakil gubernur sebelumnya. Di mana pemprov tidak akan menggunakan APBD untuk membiayai pengiriman mahasiswa belajar di luar negeri. “Iya, benar itu,” jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H Rusman saat dikonfirmasi Radar Lombok, Senin sore (26/8/2019).
Anggaran untuk program beasiswa masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan. Tertuang dalam dokumen tersebut, beasiswa tersebut akan diberikan untuk S1, S2 dan juga S3. Terkait dengan pola penggunaan anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut, Rusman belum bisa berbicara banyak. Apakah nantinya akan diberikan dalam bentuk hibah kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau dikelola langsung oleh Dikbud.
Menurut Rusman, untuk memutuskan pengelolaan anggaran beasiswa, membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. “Kami akan diskusikan dulu dengan teman-teman di kantor dan beberapa OPD terkait,” kata mantan Kepala Biro Hukum ini.
Ketua LPP Provinsi NTB, Irwan Rahadi yang dimintai keterangannya, belum mendapatkan informasi detail terkait anggaran untuk beasiswa dari APBD. Irwan juga tidak mengetahui untuk apa saja anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut. “Ini detailnya saya belum paham. Karena di pergub mungkin agak lebih general,” ucapnya.
Begitu juga dengan Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti. Dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang anggaran untuk program beasiswa. “Nggak tahu, serius. Kami gak ngerti kalau ini. Itu kan OPD yang pegang bukan LPP,” ujarnya.
Dalam RAPBD 2020, bukan hanya program penyediaan beasiswa saja. Ada pula anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp 56,6 miliar. Kemudian seleksi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tata usaha tidak tetap juga dianggarkan.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, H Iswandi yang dimintai keterangannya, justru tidak ingin anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut disebut untuk program beasiswa. Padahal, dalam RAPBD 2020 sudah sangat jelas tercantum. Menurut Iswandi, anggaran Rp 40 miliar tersebut dialokasikan untuk pengembangan SDM. “SDM itu, bukan beasiswa. Pengembangan SDM itu,” tegasnya membantah.
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Ruvaeda yang ditemui di ruang kerjanya, tidak membantah adanya anggaran untuk program beasiswa. Politisi Partai Golkar ini, bahkan mendukung penuh adanya alokasi anggaran untuk pengiriman mahasiswa kuliah ke luar negeri.
Isvie menilai, angka Rp 40 miliar justru masih kurang. Padahal target pengiriman mahasiswa cukup banyak. “Harusnya lebih dari itu. Sekarang kan target NTB kirim mahasiswa melalui beasiswa cukup banyak. Dengan angka Rp 40 miliar, masih kurang,” kata Isvie.
Masih kurangnya anggaran untuk program beasiswa, menurut Isvie nantinya bisa ditutupi dengan bantuan dari pihak lain. “Cukup lah untuk men-support. Nanti dicari sumber lain juga. Bisa dari sumber-sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, dari swasta, CSR dan lain-lain,” ucapnya.
Terkait adanya pro dan kontra di masyarakat, Isvie menilai bukan masalah. Wewenang pemprov dalam sektor pendidikan, memang pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB saja. Sedangkan urusan perguruan tinggi kewenangan pemerintah pusat. “Kan sudah masuk RPJMD. Ya seharusnya memang wajib dianggarkan. Harus diberi, kalau tidak diberi malah aneh itu. Kok ada program tapi tidak ada anggarannya,” tegasnya.
Kebijakan anggaran pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) tak sampai di situ. Dalam RAPBD 2020, sektor pariwisata tidak lagi menjadi program unggulan. Padahal, Zul-Rohmi sejak awal mendeklarasikan diri untuk melanjutkan ikhtiar TGB M Zainul Majdi. “Emang gak ada program unggulan gubernur soal pariwisata. Program unggulan Zul-Rohmi itu ada empat, tidak ada pariwisata,” Isvie melanjutkan keterangannya.
Program unggulan Zul-Rohmi yang menjadi prioritas tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 748.995.778.210. Anggaran besar tersebut untuk 4 program unggulan, yaitu zero waste, revitalisasi posyandu dan stunting, industrialisasi dan infrastruktur. Meskipun sektor pariwisata tidak menjadi prioritas, menurut Isvie bukanlah masalah. Mengingat, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian sebagaimana mestinya. “Bukan program unggulan tapi bukan berarti tidak diperhatikan, dilupakan. Pariwisata tetap jadi sektor lokomotif yang akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Untuk alokasi anggaran dari APBD, nilainya tidak begitu besar dibandingkan program prioritas. Namun hal itu bisa ditutupi dengan anggaran dari pemerintah pusat. Informasi yang diterima Isvie, alokasi anggaran dari APBN cukup besar untuk pengembangan pariwisata NTB. “Kan dari APBN juga banyak untuk pariwisata. Kita kan masuk program 10 destinasi unggulan nasional juga, sehingga banyak anggaran pusat untuk sektor pariwisata,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal mengaku tidak mengetahui jika sektor pariwisata tidak lagi dijadikan program unggulan. Dia hanya merasakan dari sisi alokasi anggaran saja, bahwa instansinya tidak diberikan penambahan anggaran untuk tahun 2020. “Saya terus terang tidak tauh ya soal pariwisata tidak lagi jadi program unggulan. Saya juga tidak paham kenapa, karena dinas juga tidak diberikan kesempatan menambah (anggaran, red),” terang Faozal.
Ketua TAPD Provinsi NTB, H Iswandi berbicara tentang program unggulan dalam paripurna dengan agenda jawaban gubernur terkait dukungan RAPBD untuk program kerja. Terdapat 4 program unggulan yang menjadi prioritas tahun 2020. Untuk program Zero waste dianggarkan sebesar Rp 31,4 miliar. Rinciannya, untuk pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mencapai Rp 25,8 miliar, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp 1,2 miliar promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Rp 2,9 miliar, pengembangan permukiman Rp 900 juta dan lain-lain.
Selanjutnya program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting dianggarkan lebih besar lagi mencapai Rp 77,1 miliar. Rinciannya, untuk perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 10,6 miliar, meningkatkan peran perempuan di desa Rp 2 miliar, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rp 55,1 miliar, meningkatkan ketahanan pangan Rp 3,2 miliar, penguatan kelembagaan gender dan anak Rp 1,1 miliar dan lain-lain.
Kemudian program unggulan revitalisasi posyandu seperti perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 10,6 miliar, meningkatkan peran perempuan di desa Rp 2 miliar, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rp 55,1 miliar, meningkatkan ketahanan pangan Rp 3,2 miliar, penguatan kelembagaan gender dan anak Rp 1,1 miliar dan lain-lain. “Revitalisasi posyandu dianggarkan sebesar Rp 77,14 miliar,” papar Iswandi dalam rapat paripurna Senin sore.
Berikutnya industrialisasi yang menjadi salah satu program unggulan Zul-Rohmi akan dianggarkan sebesar Rp 197,7 miliar. Terdiri dari pengembangan industri kecil dan menengah Rp 17,1 miliar, pengembangan budidaya perikanan Rp 2 miliar, pembinaan di SMK untuk industrialisasi sebesar Rp 36,6 miliar, dan lain sebagainya. Program unggulan terakhir yaitu infrastruktur menelan anggaran paling besar mencapai Rp 442,6 miliar. “Dalam RAPBD 2020, dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata tetap mendapatkan perhatian Pemprov NTB. Urusan pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar,” sebut Iswandi.
Berdasarkan dokumen resmi Nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2020, khusus untuk program pengembangan pemasaran pariwisata dianggarkan sebesar Rp 4 miliar. Kemudian pengembangan destinasi pariwisata Rp 5,7 miliar dan lain-lain. (zwr)
