PRAYA–Isu pemangkasan anggaran bagi pendidikan, baik yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Alokasi Umum (DAU) tak membuat sejumlah sekolah di Lombok Tengah merasa khawatir. Pengurangan tersebut dianggap telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Bagi saya isu pemotongan itu tidak berpengaruh bagi pendidikan, sebab kalau saya teliti nyaris sama dengan juknis pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Kepala SNKN 1 Praya Tengah, Khaerul Akhmad, Rabu (31/8).
Dana BOS di era 2014, jelasnya, pemerintah mencairkan dana terlebih dahulu. Baru setelah pebncairan, sekolah dituntut membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Namun di tahun 2016 ini, sekolah ataupun madrasah bakal diberikan dana BOS, jika LPJnya sudah diserahkan ke pemerintah. “Hanya juknisnya saja yang berubah,” imbuhnya.
Demikian juga dengan adanya isu pemangkasan, lanjut Khaerul, sekolah akan membuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), terlebih dahulu barulah anggaran tersebut bisa diberikan. Dari sanalah pemerintah pusat bakal mengikuti, sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditentukan oleh sekolah ataupun madrasah.
“Ini hanyalah sebatas analisa pribadi, hanya saja jika dilihat dari aturan pemeritah pusat, hanya perbedaan juknisnya saja. Sedangkan implementasinya masih sama kendati ada perbedaan sedikit,” sebutnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpor) Loteng, HL Muliawan mengatakan, isu tersebut tidak perlu dikawatirkan. Pemerintah disebutnya tidak mungkin melakukan langkah tersebut jika tidak memiliki alas an mendasar. “Saya harapkan sekolah jangan khawatir, adanya isu itu pasti ada langkah lain yang kan dilakukan pemerintah,” ujarnya singkat. (cr-ap)
