Sekolah Swasta Masih Menjadi Anak Tiri

Prof H Mahyuni
Prof H Mahyuni.( ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pengamat pendidikan yang juga guru besar FKIP Univeritas Mataram (Unram) Prof H Mahyuni menilai pemerintah provinsi (pemprov) NTB dan kabupaten/kota minim perhatian terhadap keberadaan sekolah/madrasah swasta.

Selama ini, sekolah/madasah swasta dianaktirikan dengan sekolah negeri, meskipun sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat undang-undang dasar 1945.

“Sekolah/madrasah swasta seperti anak tiri, sedangkan sekolah negeri anak mas,’’ kata Pengamat pendidikan, Prof H Mahyuni kepada Radar Lombok saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/10).

Menurut Prof Mahyuni, kontribusi sekolah/madrasah swasta cukup besar dalam memajukan daerah. Bahkan pejabat banyak yang alumni swasta. Peran madrasah/sekolah swasta tidak ada bedanya dengan sekolah negeri. Tapi perhatian pemerintah pusat, maupun daerah sangat minim dengan keberadaan madrasah/sekolah swasta.

“Begitu tinggi kontribusi swasta, namun berbanding terbalik perhatian pemerintah kepada swasta tidak proporsional jika dibandingkan dengan sekolah negeri. Kalau boleh kita bilang anak kandung dan anak tiri,’’ucapnya.

Dikatakannya, kondisi seperti ini jelas diskriminatif dari segi pengakuan hak, bahwa akses mengeyam pendidikan di swasta dianggap kurang bagus, karena terbentur dari sisi sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan negeri yang semuanya mendapat porsi anggaran yang memadai.

Selain itu, pemerintah setengah hati mendorong eksistensi sekolah swasta dan dibiarkan mereka hidup segan, mati tidak mau.

Prof Mahyuni memisalkan, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Semestinya, pemerintah harus melibatkan swasta untuk mengatur supaya sekolah swasta bisa mendapat peserta didik untuk dibina. Sebab baik buruknya kualitas sekolah/madrasah swasta tanggungjawab pemerintah, karena ini menyangkut Sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun daerah.

Bukan hanya dijenjang SMA, SMK, SLB bahkan di jenjang perguruan tinggi kasusnya sama. Andai pemerintah mempunyai komitmen maka swasta akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya.

“Saya yakin jika pemerintah mempunyai komitmen maka sekolah/madrasah swasta akan bersyukur, namun selama ini ironis. Contoh kasus di SMA Hang Tuah tidak diberikan bantuan alat drum band, namun kalau tenaganya tetap dipakai. Malah sekolah negeri yang tidak memiliki skil di drum band itu yang diberikan. Disinilah saya melihat tidak adil perlakuan pemerintah terhadap swasta,” ujarnya. (adi)