MATARAM—Setelah diterapkannya sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga kini sekolah swasta masih belum merasakan manfaat kebijakan tersebut.
“Jika dilihat dari teknis pelaksanaan sistem zonasi manfaatnya sangat besar. Tapi sampai dua jalur pendaftaran yang sudah dilewati sekolah negeri belum kami rasakan manfaat sistem ini,” ungkap Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhyidin, Rabu (5/7).
Saat awal kebijakan ini digelindingkan, bebernya, pihaknya mengaku cukup bahagia. Kebijakan ini dianggap bisa mendatangkan keuntungan bagi sekolah-sekolah swasta.
Nyatanya, hingga beberap pekan terakhir, pihaknya mengaku belum mendapatkan jumlah siswa yang signifikan. Padahal sekolah negeri sudah membuka dua jalur pendaftaran. Yakni, jalur prasejahtera dan prestasi.
Untuk mengetahui kepastian manfaat dari sistem zonasi, jelasnya, tinggal menunggu satu jalur lagi, yakni jalur umum (reguler). Sementara ini, pihaknya baru hanya mendapat 22 siswa, sementara Rombel yang disediakan adalah 5 Rombel.
Adapun pada jalur terkahir tersebut, sekolah negeri tidak bisa melebihi kuota yang sudah ditentukan berdasarkan jumlah Rombel. Meski demikian, pihaknya tetap khawatir dengan adanya permainan pada akhir-kahir pendaftaran.
Muhyidin yang juga mantan Ketua Forum Sekolah Swasta (FSS) Kota Mataram ini berharap agar pihak Dikbud NTB benar-benar getol mengawasi pelaksanaan proses PPDB hingga akhir. Supaya tidak ada lagi jalur-jalur tikus yang bisa dilewati oleh masyarakat yang berambisi menyekolahkan anaknya di sekolah negeri tertentu.
Terpisah, Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, Furqan menungkapkan hal senada. Pendaftara di sekolah yang dipimpinnya masih belum signifikan. Pihaknya berharap usai penerimaan jalur reguler di SMA negeri bisa dirasakan manfaat dari sistem zonasi.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Udzali mengatakan, proses PPDB kali ini akan menguntungkan semua pihak. Baik sekolah negeri dan swasta.
“Untuk sementara ini prosesnya masih sedang berlangsung, sehingga tidak bisa diputuskan atau diklaim begitu saja terkait manfaatnya,” ujarnya.
Di SMAN 1 Mataram, terangnya sendiri yang jumlah kuotanya sebanyak 320-an. Sampai saat ini baru mendapat siswa sekitar 100-an siswa. “Kita tunggu saja samapi selesai baru kita menyatakan terkait manfaat atau keberpihakan kebijakan ini,” tutupnya. (cr-rie)
