MATARAM—Persepsi masyarakat tentang adanya sekolah favorit tidak bisa terkikis. Persepsi ini kerap kali menjadikan sekolah yang berada di pinggiran menjadi korban.
Kabid Dikdas Dikbud Kota Mataram, H. Lalu Muhammad Sidik mengatakan, pihaknya sangat menyadari adanya persepsi tersebut. Karena itu, pihaknya membuat berbagai kebijakan untuk menerapkan pemerataan di lingkungan dunia pendidikan.
“Itulah akar dari kebijakan sistem zonasi tersebut,” jelasnya, Rabu (5/7).
Pemerataan, lanjutnya, bukan saja dari jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah. Lebih dari itu, pemerataan yang dimaksud juga meliputi kualitas serta persebaran guru.
Ia membeberkan, salah satu cara yang dilakukan yakni seperti penguatan jumlah maksimal setiap rombel. Dimana aturan ini diudukung Permendikbud No. 17 Tahnu 2017.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan aturan tersebut melalui adanya Perwal. Dimana kuota masing-masing sekolah sudah ditentukan daya tampungnya. Baik yang di dalam kota dan luar kota.
Ditambahkannya, selama persepsi masyarakat masih hidup tentang sekolah unggulan, maka kemungkinan terjadi over kapasitas di tiap sekolah yang difavoritkan. Karena itu, semua pihak harus terlibat dengan kasus yang sudah terjadi sejak lama ini.
Sementara itu, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana mengatakan, dirinya mengakui bahwa sekolah yang dipimpinnya termasuk bagian dari sekolah yang dikategorikan pinggiran. Dia mengaku berfikir sederhana soal pilihan masyarakat menyekolah anak-anaknya.
“itu soal pilihan saja. Terserah masyarakat mau menyekolahkan anaknya dimana,” ujarnya.
Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak berusaha mencari siswa dengan seleksi yang cukup selektif. Daris sisi program dan kualitas guru yang ada di seluruh SMP yang ada di Kota Mataram semuanya sama. Hanya saja, kembali lagi ke persoalan awal bahwa kasus ini merupakan soal persepsi masyarakat.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Kota Mataram, H. Lalu Suwarno menegaskan, dirinya mewakili kepala sekolah yang ada di Kota Mataram mendukung kebijakan Dikbud Kota Mataram. Orang tua diminta tidak memaksakan kehendak menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu.
“Karena hal ini akan berdampak pada tidak meratanya jumlah siswa di tiap sekolah dan hanya akan menimbulkan jumlah yang over kapasitas,” tegasnya. (cr-rie)
