Sekolah Diingatkan Segera Alokasian Dana BOS untuk Kuota Internet Siswa

TGH. Patompo, LC, MH (Faisal Haris/radarlombok.co.id)
TGH. Patompo, LC, MH (Faisal Haris/radarlombok.co.id)

MATARAM — Anggota Komisi V DPRD NTB mengingatkan kepala sekolah agar segara mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler untuk pembelian pulsa, paket data dan layanan platform online  kepada guru maupun siswa.

  Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Patompo, LC, MH  mengatakan,  dinas pendidikan dan kebudayaan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar memantau dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, terutama memastikan kepala sekolah agar mengalokasikan anggaran dana  untuk pembelian paket atau kouta internet bagi siswa  agar bisa mengikuti pembelajaran dengan sistem daring (online). “Alhamdulillah pemerintah ada perhatian besar terhadap keberlangsungan pendidikan kita ketika masa pendemi ini. Tentu kita berharap kepada dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan baik provinsi dan kabupaten, agar membuat skema bagaimana penerapan kebijakan, baik untuk dana BOS yang bisa dialihkan untuk pembelian kouta internet bagi siswa-siswi,”ungkapnya kepada Radar Lombok, Senin (10/8).

 Patompo  menekankan, dalam pengalokasian dana BOS untuk membantu peserta didik untuk mendapatkan kouta internet, tentu harus diprioritaskan mengingat proses pembelajaran dengan sistem tatap muka belum dilaksanakan di semua kabupaten/kota di NTB. Sehingga sekolah dituntut untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem daring atau online. “Ya kita minta agar ini diperhatikan dengan dibuatkan skema dalam pendistribusian, agar tidak ada lagi anak didik kita tidak bisa belajar dikarenakan tidak ada kouta internet,”tegasnya.

 Komisi V DPRD NTB tambah Patompo akan melihat dan mengevaluasi perkembangan realisasi dana BOS ini. Apalagi kebijakan penggunaan dana BOS ini untuk pembelian kuota internet untuk siswa juga masih baru.  Apalagi sekolah tidak bisa berdiri sendiri, tentu harus bisa bekerja sama dengan provider agar bisa lebih transparan dan bisa dibuktikan terkait  pembelian kouta internet bagi peserta didik.”Hal ini yang perlu dipastikan dulu, sistem kerjanya seperti apa, sehingga kita di DPRD tahu bagaimana sistem pelaporannya nanti,  jangan nanti malah disalahgunakan. Sementara kami juga sedang membahas APBD Perubahan pada saat ini, sehingga nanti juga dinas pendidikan akan memberikan kita informasi kaitan hal itu,”terangnyan

 Patompo juga menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan Belajar Diri Rumah (BDR) sesuai yang dilaporkan oleh dinas terkait masih berjalan sesuai tahapan-tahapan yang dilakukan. Meski pada awalnya penerapan sistem belajar daring dibebankan kepada orang tua atau peserta didik dan belum ada kebijakan seperti pembelian kuota internet dialokasikan lewat dana BOS. “Jadi harapan kita kebijakan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anak-anak,”tutupnya. (sal)