Sekolah di NTB Kekurangan Guru PNS

Ilustrasi Guru
Ilustrasi Guru

MATARAM–Sejak beberapa tahun belakangan ini, NTB termasuk salah satu daerah yang memiliki angka partisipasi siswa semakin meningkat. Namun kondisi tersebut masih tidak didukung dengan sarana dan prasarana, termasuk juga jumlah guru yang belum ideal. Karena guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di NTB masih cukup minim.

“Jumlah siswa kita untuk jenjang SMA dan SMK memang semakin tinggi, tapi kita masih kekurangan 3.250 guru PNS di NTB,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Muhammad Suruji, Selasa  kemarin (30/5).

Semua yang dipaparkan itu, jelasnya, merupakan data pada tahun 2016 lalu. Meskipun itu adalah data 2016 lalu, tapi kondisi yang terjadi pada 2017 ini tidak ada perubahan.

Katanya, data pada 2016 itu masih bisa menjadi patokan untuk melihat kondisi dunia pendidikan di NTB. Dengan demikian, pihaknya sudah menyiapkan beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Karena tingkat partisipasi siswa untuk melanjutkan sekolahnya semakin tinggi, pihaknya mengaku sudah mulai memperlayak beberapa sekolah yang ada di NTB. Baik yang negeri maupun yang swasta.

Tidak hanya itu, beberapa sistem pada peraturan untuk tahun ajaran baru ini peningkatan partisipasi siswa itu akan mampu disamaratakan melalui sistem zonasi. Adapun yang paling penting untuk dicarikannya solusi bagi Suruji adalah, penambahan kekurangan guru PNS yang banyaknya 3.250 di seluruh kabupaten dan kota.

Katanya, hal itu akan dilakukannya dengan cara mengangkat sekitar 5.200 guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).  Hal ini diyakininya, selain akan menutupi kekurangan guru PNS, juga bisa akan meningkatkan kualitas dunia pendidikan di NTB.

“Kekurangan guru PNS itu kita sudah siapkan melalui pengangkatan seleksi P3K. Cara ini juga akan menghasilkan kualitas pendidikan yang signifikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, H. Ali Rahim mengatakan, guru honor SMA/SMK memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru PNS. Dari data PGRI, jumlah guru honor SMA/SMK sebanyak 9 ribu orang. Sementara guru PNS jumlahnya 7 ribu orang.

Kendati demikian, banyaknya guru honor ini karena kebutuhan, tidak serta merta ada begitu saja. “Apalagi guru produktif  sangat dibutuhkan di SMK,” kata dia.

Dari sisi kualitas, Ali membeberkan, guru honor dan PNS hampir sama. Bahkan kecenderungan guru honorer yang masih muda lebih kreatif. Mereka kerap mengajar dengan teknik pembelajaran menyenangkan. Sehingga tidak jarang siswa lebih senang diberikan materi oleh guru muda.

Namun terkadang mereka dibedakan. Di saat guru PNS mendapat gaji, mereka hanya melihat saja. “Memperihatinkan melihat kondisi guru honorer SMA/SMK sekarang ini,” sebut Ali.

Ali meminta kepada pemerintah provinsi paling tidak membuatkan SK kepada guru honor. Sehingga dengan demikian, selain gaji guru honor jelas, juga tidak akan ada kekurangan guru.

Selain itu, dengan adanya SK ini guru juga memiliki peluang untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG). “Kalau mereka sudah disertifikasi maka jelas mereka akan lebih sejahtera,” tutupnya. (cr-rie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid