GIRI MENANG–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Lombok Barat.
Sekjen Saber Pungli Irjen Dr. Agung Makbul tiba di kantor DPMP2TSP Lobar, Jumat (1/7), sekitar pukul 09.20 Wita.
Kedatangan Saber Pungli pusat, untuk melihat bagaimana pelayanan yang ada di dinas tersebut, dan sebagai upaya dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pungli di di lembaga pemerintahan.
Makbul, diterima langsung oleh Kepala DPM2TSP Lobar H. Ahmad Subandi, saat berada di lokasi, Sekjen melihat langsung bagaimana aktivitas pelayanan dan berbincang dengan masyarakat yang sedang mengurus perizinan.
Usai diskusi. Ia menjelaskan kedatangannya untuk memantau dan melakukan upaya pencegahan terjadinya praktek pungli di lembaga pelayanan pemerintah.
“Masyarakat tidak boleh ada yang dipungut, kalau masyarakat dipungut, maka akan hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” katanya.
Selain akan hilang kepercayaan, akibat dari adanya pungli akan menyebabkan biaya semakin tinggi, dan akan menciptakan kesenjangan antara miskin dan kaya serta menghambat pertumbuhan ekonomi. “Kehadiran kami disini, agar tidak ada praktek Pungli di NTB,” tegasnya.
Makbul menyebutkan kedatangannya ke NTB termasuk Lombok Barat, bukan karena adanya laporan yang masuk. Ia mengatakan tidak ada laporan yang masuk di NTB.
“Tidak ada laporan masuk di NTB, kami datang ke NTB tugas rutin saja, yang sifatnya pencegahan,” jelasnya.
Tugas seperti ini tidak hanya dilakukan di sebelumnya juga dilakukan di Provinsi Jambi, Pelembang, Jember, Tulung Agung dan Malang. “Di NTB bukan hanya di Lombok Barat tapi juga di ketempat yang lain juga, ” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Agung mendapatkan kalau pelayanan di Lombok Barat sudah bagus pelayanan sudah banyak yang online, dengan sudah berlakunya pelayanan online, ini bisa mencegah terjadinya pungli, karena pembayaran menggunakan e-money.
“Sekarang sudah pembayaran online, jadi pungli sudah bisa dicegah, karena pembayaran menggunakan e-money,” ujarnya.
Ia melihat di dinas ini, pelayanan sudah baik, nilai pelayanan juga sangat baik, sudah ada penilaian dari pusat, dari Ombudsman, dari KPK dan dari Kementerian.
“Kalau menurut saya, dengan ini bisa diajukan untuk menjadi WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBN),” tandasnya.
Sementara itu Kepala DPMP2TSP Lobar Ahmad Subandi mengatakan, kedatangan saneey pungli pusat ini melengkapi kedatangan tim saber pungli, mulai dari tim saber pungli Kabupaten, Saber Pungli Provinsi, Polda NTB dan hari ini Sekjen Saber Pungli Pusat.
“Kita bersyukur kedatangan saber pungli pusat, karena bisa memberikan arahan, bimbingan untuk lebih baik kedepan,” ujarnya.
Saat ini Dinas yang dipimpinnya, sedang dalam usaha untuk menuju WBK, karena bisa sudah masuk zona integritas, karena pelayanan dari 1.778 yang sudah dikeluarkan setelah keluarnya OSS RBA, hanya 20 persen dari 1.778 yang dilayani di kantor.
“Sisanya mereka mengurus secara mandiri, lewat online, jadi kontak langsung dengan pegawai, hanya 20 persen, itupun mereka yang tidak faham IT,” tegasnya.
Untuk pembayaran juga sudah menggunakan e-money, jadi ketika masyarakat di mau bayar, mereka diberikan Surat Tanda Setor (STS), kemudian mereka bayar di Bank. “Setelah bayar di bank baru kita keluarkan izinnya,” tutup Subandi. (ami)
