GIRI MENANG – Berdasarkan data terakhir di Unit Layanan Pembangunan (ULP) Lombok Barat, ada 6 paket proyek di 5 SKPD masih belum dilelang. Keterlambatan pengajuan ini lantaran kelima SKPD tersebut masih membahas proyek di internal. Sementara itu ada 10 paket proyek yang sedang proses lelang. Semuanya ada di tiga SKPD.
Dari 107 paket proyek yang masuk pelelangan, ada 6 paket yang belum dilelang. Masing-masing di Dikbud 2 paket, Dinas Tata Kota 1 paket, BPBD 1 paket, Dinas Pariwisata 1 paket, dan 1 paket di Dinas Pertanian. “Semuanya kendala teknis, yang saat ini masih dibahas diinternal SKPD. Yang belum jelas itu ada di Dinas Pertanian yakni pengadaan pupuk cair belum ada kelompok mana yang akan diberikan. Nilainya Rp 983 juta,” terang Kabag ULP Lombok Barat Hery Ramadan kepada Radar Lombok, Jumat (12/8).
Kemudian, ada 10 paket proyek sedang proses lelang masing-masing di Dikbud ada 4 paket, Dinas PU 5 paket, dan 1 paket di Dinas Kesehatan. Sedangkan, 5 paket yang bersumber APBN sudah tuntas semuanya, karena Juklak dan Juknisnya telah keluar. “Dari 107 paket ini 83 persen sudah selesai,” tandasnya.
Dirincikan, 107 paket terdiri dari 90 paket fisik, 11 paket dalam bentuk barang, dan 6 paket dalam bentuk jasa konsultan. Khusus bentuk fisik, ada 25 paket pembangunan jembatan milik BPBD dan Dinas PU, sementara proyek irigasi, bendungan dan perpipaan ada 29 paket.
Semua proyek diperkirakan bisa tuntas antara bulan November dan Desember. Kalaupun ada proyek yang terlambat, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang harus diterima oleh pelaksana proyek.
Ia memastikan kualitas proyek akan bagus karena pengawasannya diperketat.
Sementara itu Sekda Lombok Barat HM. Taufiq menegaskan, apabila masih ada SKPD lamban menyerahkan paket proyek maka diberikan sanksi secara tegas pada saat Rapim mendatang. Hal ini perlu menjadi atensi, jangan sampai pekerjaan fisik terlambat. Kemudian, menyepelekan kualitas proyek demi mengejar kalender pengerjaan. “Nanti kita akan evaluasi,” tegasnya.(flo)
