MATARAM—Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi menanggapi santai desakan sejumlah anggota DPRD NTB yang meminta agar dirinya segera diganti. Ia menilai bahwa pergantian jabatan Sekda merupakan sesuatu yang wajar, dan memang sudah waktunya dilakukan.
“Alhamdulillah saya bilang, karena memang sudah waktunya saya harus berganti,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, saat ditemui di Mataram, Senin kemarin (17/3).
Wacana pergantian Sekda ini mencuat seiring dengan rencana Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri untuk menerapkan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi Pemprov NTB.
Sejumlah anggota DPRD NTB menilai bahwa jika meritokrasi benar-benar ingin diterapkan, maka seharusnya dimulai dari jajaran pimpinan tertinggi, termasuk Sekda.
Menanggapi hal tersebut, Miq Gita menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki pandangan dan aspirasi terkait pemerintahan. “Sah-sah saja orang punya pemikiran, punya wacana, punya aspirasi. Hal-hal yang wajar dan biasa-biasa saja,” katanya.
Ketika ditanya mengenai siapa sosok yang berpotensi menggantikannya sebagai Sekda NTB, Miq Gita mengaku tidak berada dalam kapasitas untuk menilai. “Saya tidak dalam kapasitas itu. Yang saya yakin, semua ada jalan takdirnya masing-masing. Kalau dalam permainan sepak bola itu ada naturalisasi, saya tetap punya keyakinan semua punya kemampuan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan adanya wacana pergantian ini. Justru, ia mengaku merasa bahagia karena sadar bahwa di usianya yang sudah 60 tahun, cepat atau lambat dirinya pasti akan diganti.
“Namanya proses waktu, ini kan sebentar lagi (pensiun). Sekarang bulan Maret, sebentar lagi Lebaran di April. Ini sudah dekat semua. Bahkan waktu rapat pimpinan perdana yang dipimpin Bu Wagub, saya sudah sebutkan bahwa saya berbahagia karena sekarang sudah hadir pemimpin yang legitimasi,” katanya.
Lebih lanjut, Miq Gita menyatakan bahwa dirinya merasa bangga telah mengawal proses transisi politik di NTB, baik sebagai Sekda maupun sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB pada periode 2023-2024 sebelum terpilihnya Iqbal-Dinda. Ia menilai bahwa masa transisi pemerintahan saat ini sedang berjalan dengan baik.
“Saya bangga karena sudah mengawal proses transisi politik ini. Sekarang transisi administrasi dan birokrasi sedang terjadi, dan saya tidak ada kendala apa pun dalam hal itu. Setelah pensiun, saya tetap akan berkiprah untuk mempersembahkan yang terbaik dan tetap membantu teman-teman,” katanya.
Ia juga menyinggung bahwa pada rapat pimpinan tanggal 3 Maret lalu, dirinya telah menyampaikan secara tersirat bahwa pemerintahan baru ini sudah berjalan efektif. Namun, dalam perjalanannya, tetap akan ada proses transisi administrasi dan birokrasi yang harus dikawal, termasuk dalam hal mutasi pejabat di lingkungan Pemprov NTB. “Birokrasi ini ditandai dengan proses mutasi, dan kami akan mengawal itu,” ujarnya.
Miq Gita menambahkan bahwa selama masa transisi politik pada 2023-2024, dirinya telah membantu pemerintah pusat untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan kekuasaan di NTB. Sebagai Pj Gubernur saat itu, ia merasa telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan menghasilkan pemerintahan yang sah secara hukum.
Selain mengawal transisi administrasi dan birokrasi, Miq Gita juga memastikan bahwa Pemprov NTB saat ini tengah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, terutama terkait perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa sejak 11 Februari 2025, Pemprov NTB telah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berisi instruksi untuk merevisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam perencanaan pembangunan daerah. “Ini sedang berlangsung. Teman-teman di Bappeda sedang bekerja. Selain itu, ada juga penataan kepegawaian, honorer, dan PPPK yang sedang ditangani oleh BKD,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga sedang melakukan efisiensi dan refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran daerah diarahkan kepada tujuh program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Jadi semua ini sedang berjalan dalam proses transisi pemerintahan yang lebih besar,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB Muhammad Aminullah menyatakan bahwa jika Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda benar-benar ingin menerapkan meritokrasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti posisi Sekda NTB.
Menurutnya, penerapan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan harus dimulai dari jabatan tertinggi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan secara bertahap ke bawah.
“Apabila Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ingin sungguh-sungguh menata birokrasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mengganti posisi Sekda NTB. Bukan justru sebaliknya melakukan mutasi atau merotasi pimpinan OPD,” ujar Aminullah. (rat)
