Sekda: Mutasi Bukan Molor, Tapi Belum Ditentukan Jadwal

Kekosongan Pejabat Terlalu Lama

PEJABAT: Tampak para pejabat lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam sebuah kegiatan pemerintahan belum lama ini. (SUDIR/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Rencana mutasi pejabat Kota Mataram yang direncanakan digelar pekan lalu, batal terlaksana. Padahal santer beredar informasi mutasi pejabat tersebut akan dilaksanakan pekan lalu. Tapi sampai akhir pekan, mutasi yang digembar-gemborkan itu tak jua dilaksanakan.

Sekda Kota Mataram, Dr H Effendi Eko Saswito menepis tudingan tentang mutasi yang molor dilaksanakan. “Tidak ada. Tapi karena memang belum ditetapkan jadwalnya saja. Itu yang belum ditentukan tidak ada sih penundaan,” ujar Sekda saat dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Informasi tentang mutasi pejabat ini kian menarik. Tentang waktu yang belum ditentukan itu dikabarkan karena adanya teguran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Bahwa Kota Mataram belum bersurat untuk pemberitahuan tentang mutasi yang akan dilaksanakan.

Karenanya, pemprov meminta Kota Mataram untuk melengkapi surat pemberitahuan tersebut. Tapi informasi ini ditampik oleh Sekda yang juga ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram tersebut. “Tidak ada hubungannya dengan provinsi. Semuanya sudah selesai semua,” katanya.

Informasi tentang adanya permintaan dari provinsi santer terdengar pekan lalu. Meski demikian, Sekda menyebut tidak pernah ada permintaan dari provinsi seperti yang disebutkan. “Tidak ada,” imbuhnya.

Kembali dijelaskan Eko, seluruh kelengkapan administrasi tentang persiapan mutasi pejabat sudah diselesaikan. Seperti permintaan izin dan pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berikutnya juga kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sudah dituntaskan. Karena itu, Kota Mataram mengklaim siap melaksanakan mutasi. “Secara administrasi sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu saja,” terangnya.

Kendati terus mengklaim persiapan mutasi sudah dituntaskan. Nyatanya baperjakat masih saja disibukkan dengan kegiatan. Bapertjakat juga masih menggelar pertemuan yang disinyalir untuk penggodokan sejumlah nama calon pejabat. Sehingga menyeruak informasi nama-nama yang dimutasi masih belum final.

Baca Juga :  Mataram Disibukkan oleh Pendatang Baru

Sekda mengatakan, tidak ada kocok ulang nama pejabat. “Tidak ada. Kan banyak hal yang dibahas. Kan kita bicara tentang persiapan kepala sekolah, puskesmas dan segala macam. Itu yang belum. Kalau yang mutasi sudah final,” jelasnya.

Berikutnya juga beredar tidak hanya tentang nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi baru. Melainkan juga pejabat yang terpental dari jabatannya saat ini. Eko mengatakan, baperjakat sama sekali belum mengeluarkan informasi tentang nama-nama yang beredar tersebut. “Isu saja itu, jangan terlalu banyak berspekulasi,” tandasnya.

Salah satu anggota Baperjakat, H Mahmudin Tura mengatakan, untuk waktu pelaksanaan mutase merupakan kewenangan penuh Wali Kota Mataram. “Kita tunggu saja. Kan beliau nanti yang memutuskan,” katanya.

Molornya tencana mutase, tentu saja sangat disayangkan kalangan pimpinan DPRD Kota Mataram. Seperti Wakil Ketua Komisi I, Herman mengatakan, untuk kekosongan pejabat memang sudah terlalu lama, sehingga sangat berpengaruh pada pelayanan publik.

“Seperti  kekosongan Kepala Dinas, Camat, Lurah, sampai staf. Kita minta agar eksekutif segera melakukan penyegaran, sehingga bisa berjalan program yang sudah lama disusun saat ini,” katanya kepada Radar Lombok, Minggu kemarin.

Kekosongan pejabat di beberapa OPD terjadi hampir dua tahun lamanya, dan tentu berimbas pada pelayanan yang dirasakan sangat berat saat ini oleh masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti Dukcapil, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, Camat Cakranegara dan beberapa Lurah yang kosong.

Politisi Gerindra ini tetap memberikan saran terbaik untuk kepemimpinan Wali Kota Mataram terpilih saat ini. Program yang sudah terangkum dalam RPJMD 2021-2026, bisa berjalan baik dengan dukungan kepala dinas terkait.

Baca Juga :  Pengusaha Lesehan Keluhkan Larangan Bukber

Untuk wacana roling pejabat masih tetap mencuat, dan saat ini tim Baperjakat sudah memastikan beberapa nama yang akan dijadikan staf ahli maupun mendapatkan promosi. Untuk jabatan staf ahli, dari informasi yang didapatkan, ada beberapa pejabat eselon II yang masuk dalam daftar. Seperti Kepala Bappeda H Amirudin, Kepala DPM2T, Irwan Rahadi, Kepala Dishub M Saleh. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian H Mutawali, Kepala Dinas DP2KB Sudirman dan terakhir Kepala Inspektorat Alwan Basri.

Sementara jabatan kosong akan di Pansel. Untuk roling beberapa nama masuk seperti Kepala Balitbang Lalu Johari diroling ke Dinas Koperasi dan UMKM, sedangkan jabatan Balitbang sudah dua kali berubah. Dan kini ditetapkan Dr Mansur, Kepala Dispora yang akan digeser menjadi Kepala Balitbang.

Sedangkan Kepala Dinas Perkim H Kemal Islam akan menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR Miftahurrahman menjadi Kepala Bappeda, Kadis Perdangangan Amran M Amin diroling menjadi Kepala Dinas Dukcapil. Sementara Nazarudin M Fikri, Kadis DLH di roling menjadi Kadis Perkim. Sedangkan jabatan kosong yang akan di Pansel, yakni jabatan Kadispora, Kepala DPM2T, Kepala Dishub, Kepala Satpol PP, Kadis Dukcapil, Kadis Perdagangan, dan Kadis PUPR.

Beberapa pejabat yang selamat yakni, Kepala Dinas Kesehatan H usman Hadi, Kepala BPBD Mahfudin Noor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dedi Supriadi, Kepala Dinas Arsip dan perpustakaan Siti Miftahayatun, Kepala Dinsos hj Baiq Asnayati dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Hj Sujihartini. (gal/dir)