MATARAM – Sekda Pemprov NTB H Lalu Gita Ariadi akhirnya buka suara soal penyesalan pimpinanya atas kebijakan yang dikeluarkan kaitannya dengan mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP.
Gita menjelaskan, dalam surat yang ditandatanganinya itu telah disiapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Sadimin. ‘’Dalam surat itu tidak ada kata wajib,’’ sangkal Gita dalam pernyataannya yang tersebar di group WhatsApp, Jumat (4/3).
Gita juga mengaku dalam surat yang disiapkan Sadimin itu tercantum diskon 10 persen untuk pembelian tiket, khusus bagi masyarakat ber-KTP NTB. Poin itu ditentukan berdasarkan koordinasi Sadimin dengan pihak ITDC. Soalan ini juga telah dilaporkan kepada Gubernur NTB. “Surat yang disiapkan Pak Sadimin diskon 10 persen adalah hasil setelah Pak Sadimin koordinasi dengan ITDC sekaligus hasil membahas skema pembiayaan yang dibahas bersama Mas Heri dan Mas Kukuh. Selanjutnya beliau bertiga sudah laporkan bersama ke Bapak Gubernur di pendopo,” tutur Gita menepis anggapan Gubernur yang mengaku tidak pernah dilaporkan atas dikeluarkan surat tersebut.
Gita juga tak menafikkan telah menandatangani surat tersebut. Karena apa yang dilakukan Sadimin sudah sesuai prosedur. “Saya tanda tangan surat itu karena Pak Sadimin sudah bekerja sesuai prosedur dan para asisten (terkait) tentu sudah paraf. Jadi tidak ada semangat yang berlebihan, apalagi tanpa sepengetahuan pimpinan. Surat edaran itu kami anggap sudah diproses sesuai prosedur, meski waktu itu diskonnya baru 10 persen. Surat itu sangat dibutuhkan Pak Sadimin untuk sosialisasi agar penjualan tiket meningkat,” sambung Gita.
Meski telah dituduh tidak pernah koordinasi atas diterbitkan surat edaran yang sudah dikeluarkan perihal untuk memfasilitas pembelian tiket MotoGP dengan adanya potongan harga 10 persen dari harga normal, Sekda juga mengaku bersyukur bila sekarang Gubernur merilis diskon sampai 80 persen. “Bila sekarang bapak gubernur merilis ada diskon tiket sampai 80 persen, saya pribadi bersyukur dan berterima kasih ke Pak Gubernur. Bahkan kami berdoa mudah-mudahan bisa diskon sampai 100 persen,” ucapnya.
Apalagi, sambung Gita, hal tersebut sudah menjadi bahasan dalam rapat-rapat agar diskon tiket diperbesar. Kemudian tidak ada biaya ekstra lagi selain biaya tiket, misalnya untuk biaya antigen persyaratan penonton dan lain-lain. “ASN pemprov tidak mungkin diwajibkan beli tiket. Kepala OPD diminta fasilitasi ASN di OPD masing-masing, keluarga, tetangga dan masyarakat di lingkungannya agar bisa dapat tiket nonton,” tambahnya.
Gita juga menyebutkan, jumlah ASN Pemprov NTB sebanyak 14.000 orang. Sementara untuk pemprov kuotanya cuma 4.000 tiket untuk ASN, keluarga, tetangga,masyarakat yang bisa difasilitasi. Untuk itu, kepala OPD dan pejabat utama diimbau menonton dan memfasilitasi agar para kepala OPD dan ASN paham apa kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan MotoGP 2022 untuk disempurnakan tahun-tahun mendatang. “Menonton sambil kerja bahan evaluasi kebijakan. Kepala OPD dan ASN agar bisa jadi jubir daerah bila ditanya kolega luar daerah bisa menjelaskan dan promosi dengan baik tentang MotoGP dan side event lainnya,” pungkasnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Sadimin juga mengaku, bahwa surat yang ditandatangani Sekda NTB yang telah dikeluarkan pada 16 Februari 2022 dengan Nomor 005/001/SAG/UM/2022 sifatnya penting terkait perihal fasilitasi pembelian tiket MotoGP. Surat ini ditujukan langsung kepada semua kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.
Isi dalam surat tidak ada kata mewajibkan bagi ASN untuk beli tiket MotoGP. Hanya diminta kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB agar dapat memfasilitasi pembelian tiket MotoGP kepada seluruh ASN/karyawan lingkup perangkat daerah masing-masing, keluarganya dan masyarakat sekitar yang ber-KTP NTB secara berkelompok/kolektif agar masyarakat yang ingin mendapatkan tiket MotoGP dan menonton perhelatan MotoGP dapat terfasilitasi dengan baik. “Kalau dalam suratnya Pak Sekda sebenarnya sudah cukup jelas. Jadi bukan kewajibkan tapi menugaskan kepala OPD untuk bisa memfasilitasi ASN atau karyawan di perangkat daerah masing-masing kemudian masyarakat di sekitarnya dinas maksudnya,” jelas Sadimin kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/3).
Hal tersebut dilakukan, sambung Sadimin, karena tidak semua orang paham teknologi informasi (IT). Maka bagi yang kesulitan untuk mencari tiket MotoGP disarankan untuk datang ke OPD yang bersangkutan untuk dapat difasilitasi dalam pembelian tiket. “Karena kita juga tidak jualan tiket, tapi hanya fasilitasi saja,” sambungnya.
Sadimin juga menegaskan, ketika sudah jumlah 100 plus 1 disket pemesanan baru dapat difasilitasi untuk pembelian tiket ke Xplorin selaku devisi
tiket ITDC untuk dapat diberikan diskon 10 persen. “Jadi tidak benar kelau menurut saya ASN beli tiket (MotoGP). Tapi kalau misalnya Pak Sekda (menyatakan) saya tidak tahu menahu soal itu. Tapi yang jelas surat yang ditandatangani Pak Sekda konsepnya dari kami, tidak ada kata mewajibkan,” terangnya.
Sadimin juga bantah soal anggapan Gubernur terkait tidak pernah diberitahukan soal diterbitkan surat yang ditandatangi Sekda tersebut. “Kan sudah kita kasih tahu melalui WhatsApp ke Pak Gubenur langsung. Kita minta petunjuk beliau (gubernur), karena saya ditugaskan secara lisan sama beliau untuk bisa membantu,” bantahnya seraya menujukkan percapakan dengan Gubernur via WhatsApp pada tanggal 20 Februari 2022.
Menurut Sadimin, sebagai pejabat yang ditugaskan dalam fasilitasi masyarakat untuk membeli tiket nonton MotoGP dengan salah satu tugas untu melayani masyarakat. “Inikan salah satu tugas kami untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Jadi ini salah satu bentuknya kira-kira,” ucapnya.
Karena seperti pesan dari Gubernur kepada pihaknya agar dapat memfasilitasi masyarakat untuk membeli tiket dengan harga khusus dengan diskon yang sudah diputuskan ITCD. Sementara ini sebesar 10 persen dengan syarat 100 plus 1 tiket yang dipesan sehingga dapat mendapatkan diskon. “Makanya kita buatkan surat edaran itu untuk bisa memfasilitasi masyarakat untuk beli tiket secara kolektif,” tegasnya.
Sadimin juga menyebutkan, hingga 20 Februari 2022 lalu, jumlah tiket yang terjual sebanyak 21.530 tiket. Rinciannya, tiket dengan katagori jenis tiket Grandstand dari kapasitas 50 ribu seats/hari terjual sebanyak 19.452 seats. Hari ke 1 sebanyak 1.045 seats terjual, Hari ke 2 sebanyak 3.934 seats terjual dan Hari ke 3 sebanyak 14.473 seats terjual. Sedangkan General Admission dari kapasitas 10 ribu pax/hari yang sudah terjual sebanyak 2.078 seats. Rinciannya, Hari ke 1 sebanyak 196 seats terjual, Hari ke 2 sebanyak 539 seats terjual dan Hari ke 3 sebanyak 1.343 seats terjual. “Jadi total tiket terjual sebanyak 21.530 tiket,” sebutnya.
Dari jumlah tiket MotoGP yang sudah terjual tersebut, sambung Sadimin, jika dilihat dari data baru 8,9 persen warga NTB yang membeli tiket secara mandiri langsung. “Kalau yang kita fasilitasi sampai saat ini belum ada yang pesan. Masih sekadar tanya-tanya saja,” sambungnya.
Sadimin juga sampaikan, potensi penonton MotoGP khususnya warga NTB yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan diskon dalam pembelian tiket. Untuk kalangan ASN Provinsi sebanyak 4.000 tiket, Bupati dan Wali Kota di NTB sebanyak 16.000 tiket. Kota Mataram sebanyak 2.500 tiket, Lombok Barat 2.500 tiket, Lombok Timur 2.500 tiket dan Lombok Tangah juga sebanyak 2.500 tiket. Sisanya dimasing-masing kabupaten kota sebanyak 1.000 tiket.
Potensi lain juga, katanya, seperti Polda NTB sebanyak 2.000 tiket, Korem, Lanal, dan Lanud NTB sebanyak 2.000 tiket. Begitu juga di instansi virtikal daerah sebanyak 2.000 tiket. Sedangkan untuk BUMN dan perbankkan sebanyak 2.500 tiket, guru dan pelajar (Dikbud) sebanyak 2.500 tiket, kemudian, asosiasi profesi sebanyak 2.000 tiket, ustad dan santri sebanyak 500 tiket. Serta masyarakat umum lainnya sebanyak 1.500 tiket. “Maka peta jumlah pontensi penonton MotoGP yang dapat difasilitasi sebanyak 35.000 penonton,” bebernya. (sal)
