MATARAM- Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menggelar rapat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan mutasi yang akan digelar 30 Desember mendatang.
Sekda Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito menggelar rapat tertutup bersama anggota Baperjaket kemarin. Nampak hadir Asisten I HL. Indra Bangsawan, Asisten II Wartan, Asisten III Baiq Evi Ghanevi, Kepala Inspektorat Makbul Ma’shum dan lain-lain. Ia memastikan akan selalu bekerja dan menempatkan pejabat sesuai dengan kebutuhan SKPD dan kualifikasi pejabat tersebut. “Dari hasil rapat sudah final, ada delapan posisi kepala dinas akan dikosongkan, pengisiannya akan melalui panitia seleksi (Pansel) pada tanggal 4 Januari,” ungkapnya.
Beberapa jabatan yang kosong diantaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda. “ Ini peluang bagi eselon III untuk mendapatkan promosi jabatan melalui Pansel,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun Radar Lombok, posisi kepala Bappeda dikosongkan karena Lalu Martawang akan dipromosikan menjadi Asisten I. Sedangkan HL. Indra Bangsawan akan menempati pososi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi karena telah mengikuti assessment sebelumnya. Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan Daerah tetap dipangku Yance Hendra Dira, Kepala Dinas Arsip Daerah Hj. Dewi Mardiana yang akan meninggalkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Hasil rapat telah final dan akan diserahkan ke Wali Kota Mataram. Hasil pembahasan ini masih ada kemungkinan berubah, tergantung dari permintaan kepala daerah.
Untuk delapan jabatan yang kosong nanti akan ditunjuk Pelasana Tugas (PLT) karena pengisiannya harus melalui lelang jabatan dan Pansel. Pengisian yang kosong sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 dan perda OPD nomor 18 tahun 2016. ‘’ Sampai sejauh ini tidak ada lobi-lobi. Semua murni penilaian serta hasil evaluasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang akan diisi pejabat eselon II kata Eko, itu menjadi ranah wali kota. “ Itu sudah masuk struktural, tapi soal nama-nama pejabat eselon II yang akan menempati posisi tersebut ada di tangan Wali Kota Mataram,” katanya.
Kantor untuk masing-masing SKPD baru sudah siap. Semuanya sudah disiapkan seperti kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan dijadikan kantor Diskominfo, kantor Satpol PP di belakang pendopo akan dijadikan kantor Badan Keuangan Daerah, sedangkan kantor Pemuda dan Olahraga sementara di Dikpora. Kantor Dinas Lingkungan Hidup tetap di Kantor Dinas Kebersihan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar meminta penempatan pejabat disesuaikan dengan kompetensi dan kinerjanya. Kinerja harus diutamakan dalam melakukan evaluasi. Ia meminta wali kota tetap mengedepankan kompetensi dan loyalitas kalangan pejabat dalam bekerja.
Politisi Gerindra ini ini telah lama mengingatkan wali kota terkait dengan kinerja bawahan. Mutasi pada periode kedua ini diharapkan memberikan kejutan serta regenerasi bagi kalangan pejabat. “ Kita tunggu saja, semua hak wali kota,” ungkapnya.(dir)
