PRAYA-Dugaan beredarnya surat palsu bupati atas pemberitahuan sosialisasi rencana pembebasan lahan dam Mujur, dibantah Sekda Lombok Tengah, H Nursiah.
Nursiah membenarkan bahwa surat yang beredar untuk rencana sosialisasi itu resmi dari Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT. Sedianya, Bupati Suhaili dan Wakil Bupati L Pathul Bahri akan menghadiri sosialisasi tersebut.
Tetapi, mendadak ada undangan dari Pemprov NTB terkait persoalan lahan kawasan Mandalika Resort. Sehingga bupati harus mengarahkan jadwalnya ke pemprov dan spontan membatalkan rencana sosialisasi itu. “Surat pemberitahuan itu memang benar adanya dan ditandatangani langsung oleh bupati. Tetapi, di waktu bersamaan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Forkopinda, termasuk saya sendiri dipanggil Gubernur. Sehingga tidak mengisi sosialisasi,” katanya.
Masalah surat itu juga dibenarkan Wakil DPRD Lombok Tengah, H Burhanudin Yusuf. Dia mengaku, dirinya juga menerima surat undangan sosialisasi tersebut. Dia juga sudah berpesan kepada warga setempat agar menerima pemerintah baik-baik.
Sayang, ternyata pemda tidak mengisi undangan dalam surat tersebut. Sehingga membuat masyarakat semakin kecewa, karena merasa ditipu dengan undangan itu. ‘’Saya sangat sayangkan surat sudah beredar tapi tidak diisi. Saya takut masyarakat Kelebuh itu kecewa,’’ ujarnya.
Politisi PKB ini juga menyayangkan lemahnya langkah Pemkab Lombok Tengah, dalam pembangunan dam Mujur ini. Padahal, Pemkab Lombok Tengah tinggal melanjutkan surat DPD RI No. 310/230/DPD/III/2016 tentang percepatan pembangunan bendungan dam Mujur. Surat itu sudah membuktikan bahwa pemerintah pusat juga optimis dengan rencana pembangunan dam tersebut. ‘’Kami juga ikut kecewa dengan gagalnya rencana sosialisasi ini,’’ ulasnya. (cr-ap)
