MATARAM – Temuan sejumlah proyek yang molor di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjadi perhatian serius dan dinilai harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD NTB secara kelembagaan.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Mandalika di Lombok Tengah dengan anggaran lebih dari Rp 11 miliar.
Sekretaris Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB, Hasbullah Muis, menegaskan bahwa keterlambatan proyek ini tidak bisa dibiarkan. “Hal ini tidak boleh didiamkan,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD NTB di kantor DPRD NTB, kemarin.
Selain RS Mandalika, proyek lain yang juga mengalami keterlambatan adalah renovasi Islamic Center, revitalisasi Kantor Gubernur NTB, renovasi musala Kejati NTB, Masjid At-Taqwa, dan NTB Mall. Semua proyek ini seharusnya selesai pada akhir tahun 2024, namun hingga kini belum rampung.
Hasbullah menyarankan agar semua pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan tersebut. “DPRD NTB secara kelembagaan harus bersikap atas uang rakyat yang disia-siakan atas pekerjaan proyek yang molor tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal telah mengingatkan Pemprov NTB, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Lalu Gita kala itu, untuk tidak memaksakan proyek fisik dalam APBD Perubahan karena waktu pengerjaan yang singkat. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan, sehingga sejumlah proyek kini terbukti tidak tuntas.
Menurut Hasbullah, pemanggilan pihak terkait, termasuk PPK dan Dinas PUPR NTB, bertujuan untuk menyelamatkan uang daerah. Nilai proyek yang molor cukup besar, seperti RS Mandalika Rp 11 miliar, renovasi Islamic Center Rp 19 miliar, NTB Mall Rp 1,2 miliar, rehab Masjid At-Taqwa Rp 1,5 miliar, dan renovasi mushola Kejati Rp 1 miliar lebih.
Ia juga mendorong DPRD NTB untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki proyek-proyek yang molor ini. “Pimpinan DPRD harus bersikap dengan memanggil PPK hingga OPD pengelola proyek molor itu,” pungkasnya. (yan)
