MATARAM– Kepala Lingkungan (Kaling) di Kota Mataram kembali angkat suara soal penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) lewat mekanisme e-voucher.
Kali ini, kaling yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Lingkungan (Fokkal) Kecamatan Sandubaya menolak penyaluran raskin dengan e-voucher. Para kaling ini mendatangi kepala Dinas Sosial Lalu Indra Bangsawan untuk menyampaikan protesnya.
Menurut mereka, penyaluran raskin ewat mekanisme e-voucher ini rawan menimbulkan protes warga. Pasalnya, data yang digunakan kurang valid. Ada warga yang meninggal dunia masih tercatat menerima bantuan ini. Selama ini dinas sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pernah melibatkan kepala lingkungan dalam melakukan pendataan. ‘’Kalau program ini berjalan, kita tidak akan terlibat, silahkan pihak bank yang membagi,’’ kata Sekretaris Fokkal Kecamatan Sandubaya, Abdul Hamid Rabu kemarin (22/2).
Dikatakan Hamid, saat muncul masalah maka kaling yang jadi sasaran. Namun saat pendataan, kaling malah tidak dilibatkan. Akibatnya,banyak warga yang benar-benar tidak mampu tidak masuk dalam data penerima bantuan ini. Dia mencontohkan di Kelurahan Bertais, warga yang masuk daftar penerima bantuan ada 983 orang. Sementara banyak warga yang betul-betul tidak mampu tidak masuk dalam data ini.
[postingan number=3 tag=”raskin”]
Pihaknya sudah pernah mengusulkan data tambahan warga penerima bantuan sebagai usulan baru. Namun data itu tidak diakomodir. ‘’Kalau terjadi persoalan jangan dilempar kepala lingkungan (Kaling). Kami kaling di Kecamatan Sandubaya menolak program e-voucher. Usulan semua kaling, pembagaian tetap secara tunai seperti beras,’’ tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Lalu Indra Bangsawan berdalih, program e-voucher program yang diusulkan pejabat sebelumnya H Ahsanul Khalik. Ia hanya meneruskannya. '' Saya juga baru mengetahui persoalan ini. Saya minta kaling koordinasi dengan lurah,’’ katanya.
Program e-voucher ini merupakan program Kemensos. Kota mataram terpilih sebagai pilot project. Rencananya,pendistribusian kartu ini akan diluncurkan hari ini di Dasan Cermen.
Hearing berlangsung 30 menit. Para kaling ini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena tidak ada solusi yang ditawarkan kepala dinas sosial.
Kepala Lingkungan Buntun Indah Kelurahan Bertais Ibnu Zubaid menambahkan, pihaknya sudah membuat pernyataan sikap menolak program ini. Surat akan dilayangkan ke Wali Kota Ahyar Abduh dan DPRD. Pihaknya menolak program ini karena tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Penyebabnya, banyak warga yang sebelumnya mendapat raskin kini tidak terdata dalam program ini. ‘’ Kita harapkan pemkot juga respon, terhadap persoalan ditingkat bawah ini,’’ katanya.
Terpisah Asisten I Setda Kota Mataram L Martawang menyebutkan, pendistribusian e-voucher senilai Rp 110.000, di 49 titik yang akan disebar di enam kecamatan dan 50 kelurahan. Voucher tersebut dapat ditukarkan dengan satu paket berisi 10 kilogram beras dan 2 kilogram gula pasir di 149 agen e-Warong yang tersebar di Kota Mataram. “Rinciannya harga beras per kilo Rp 8.500, gula pasir per kilo Rp 12.500,'' ungkapnya.
Dikatakan Martawang, e- Warong adalah program pusat melalui Kemensos untuk kemudian disalurkan melalui dinas sosial provinsi dilanjutkan kepada dinas sosial Kota Mataram untuk didistribusikan kepada masyarakat Kota Mataram melibatkan camat dan Lurah serta fasilitator PKH. ‘’ Ini program pusat daerah hanya menjalankan saja,’’ pungkasnya. (dir)
