Sehari, Dua Kabupaten Belajar Ke Loteng

Belajar: Dua kabupaten belajar melahirkan perda di Loteng (Cr-ap/radar Lombok)

PRAYA-Hanya satu hari, anggota DPRD yang berasal dari dua kabupaten yakni Kabupaten Cimahi Provinsi Jawa Barat dan Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, datang bersamaan belajar membuat perda ke Lombok Tengah (Loteng).

Kedatangan rombongan anggota DPRD yang berasal dari dua kabupaten ini langsung diterima Ketua DPRD Loteng, H Achmad Puaddi FT di ruang sidang utama paripurna, Kamis (26/1) kemarin. Rombongan anggota dewan pertama datangnya dari Kabupaten Cimahi Jawa Barat, yang dipimpin oleh wakil ketua dewan atas nama H Santoso Anto. Kedatangannya hanya bersama komisi dua dan empat.

H Santoso Anto selaku wakil ketua dewan mengatakan, kedatangannya ke Lombok ini, bertujuan guna menggali bagaimana cara melahirkan perda. Sebab selama ini di Cimahi sendiri, setiap perda yang dilahirkan, selalu kontroversi dengan masyarakat dan eksekutif atau pemerintah. “Kami bersama rombongan datang belajar ke Lombok ini hanya ingin mengetahui caranya melahirkan perda,” katanya.

Dari itu, selain ke dewan Loteng, pihaknya bersama rombongan juga akan berkunjung ke DPRD Lombok Barat, dengan tujuan yang sama, yakni belajar membuat perda dan beberapa hal lainnya. Dikatakan, kedatangannya belajar perda, ia bersama anggota komisi dua dan empat. Untuk komisi dua sendiri yang menangani masalah pertanian dan pembangunan, sedangkan komisi empat menangani masalah pendidikan kesehatan dan keormasan.
Untuk pendidikan sendiri, sering kali beberapa aturan itu ditolak oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga pihaknya ingin menanyakan berapa anggaran yang diberikan ke pendidikan di Loteng ini.

[postingan number=3 tag=”loteng”]

Sementara itu Taufiq Hidayat wakil ketua DPRD Sidoarjo mengaku, kalau Loteng dinilai sukses setiap kali melahirkan perda.
Hal ini juga yang membuat pihaknya bersama anggota lainnya, belajar melahirkan perda. “Jika tujuan kami sama dengan teman teman dewan dari Cimahi, kami tidak akan terlalu banyak memberikan masukan, tinggal kami menerima penjelasannya. Kurang lebihnya nanti kita akan buka,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Loteng H. Puaddi, mengaku setiap kali melahirkan perda, terlebih dahulu pihaknya memnaggil sejumlah tokoh agama dan masyarakat dan instansi mana yang masuk dalam perda yang akan dilahirkan. Salah satu contoh, tahun 2016 Dewan telah berhasil melahirkan 2 Perda  diantaranya Perda Zakat dan Parkir. Sebelum perda ini dilahirkan, sejumlah tokoh dipanggil, untuk minta penjelasan terkait pengelolaan zakat.
Sedangkan untuk parkir, pihaknya memanggil dari dinas perhubungan.
"Pemanggilan sejumlah tokoh n dinas, ini dilakukan saat pembahasan ranperda, ketika diterima,batulah kita.majukna menjadi perda dan tidak ada yang mengkritisinya, sebab sudah dikaji bersama ahlinya," tegasnya.

Ketika ada pejabat yang tersandung hukum, atau melanggar perda yang telah ditetapkan, tidak canggung canggung dewan mendorong penegak hukum mengusutnya. "Jadi kita merasa tidak bersalah ketika mendorong proses hukum bagi instansi yang melanggar perda, sebab kajian perda melalui seleksi lama," ungkapnya.

Sedangkan untuk pendidikan sendiri, di tahun 2016 belanja langsung, untuk pendidikan dewan menganggarkan Rp137 miliar.  Kenapa anggaran tersebut begitu besar, sebab kwlitas pendidikan, adalah hal yang utama, makanya untuk anggaran pendidikan, hatus sesuai dengan kebutuhan.
"Memang kami tidak digratiskan, namun secara tidak langsung kami memberdayakan gratis bagi siswa, sebab besarnya anggaran yang diberikan, semua kebutuhna sekolah sudah terpenuhi,"  ujarnya. (cr-ap)