TANJUNG -Masa Pemerintahan Djohan Sjamsu dan Danny Karter Febrianto sebagai Bupati dan Wakil KLU tidak lama lagi. Tersisa setahun lagi. Lantas bagaimana capaian selama ini dan apa saja PR ke depan yang belum diselesaikan? Bupati Djohan Sjamsu mengatakan bahwa sejak dilantik 2021 sudah banyak yang dikerjakan.
Salah satunya berhasil membangun kantor bupati di usia KLU ke-14 tahun. Selain itu pihaknya juga berhasil membantu bangkitnya perekonomian masyarakat dengan cara menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk UMKM dan peternak sejak 2022 dengan anggaran terus meningkat pada 2023 ini.
Kemudian infrastruktur jalan statusnya ditingkatkan dari Senggigi hingga Sembalun menjadi jalan nasional. “Kita bersyukur karena ini jalan yang kita ikhtiarkan agar jalan ini menjadi jalan nasional,” bebernya, Rabu (17/5).
Selain itu pihaknya telah berhasil membuka blokir dana rumah tahan gempa (RTG) sekitar Rp 241 miliar pada 2021. Saat ini pihaknya tinggal menyelesaikan sisa RTG yang belum dibangun sekitar 3.000 unit. “Selain itu PR kita saat ini adalah membangun kompleks pemerintahan dan pelebaran jalan terutama di pusat kota,” bebernya.
Wakil Bupati KLU Danny Karter Febrianto mengatakan, masa pemerintahannya memang belum banyak yang bisa dilakukan. “Pada awal pemerintahan kita dihadapkan dengan pandemi covid-19. Saat itu anggaran kena refocusing. Semua berfokus pada penanggulangan covid-19 dan kita dibatasi
untuk berakselerasi,” ungkapnya. Di samping itu pihaknya juga dihadapkan pada persoalan RTG yang belum dibangun, karena data yang kurang valid. “Kita kemudian melakukan verifikasi dan validasi data mulai dari rumah, pertama melengkapi by name by address. Kemudian menelusuri data-data yang dulu,” bebernya.
Pihaknya juga mengubah 3.000 data yang bermasalah dan pada akhirnya datanya bisa diterima oleh BNPB. “Alhamdulillah komunikasi kami baik dengan BNPB dan laporan kami bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kemudian pihaknya juga sudah mengajukan data rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana ke BNPB. Beberapa waktu lalu data tersebut sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BNPB. Di data tersebut terdapat sekitar 3.000 RTG yang belum terbangun dan ada juga infrastruktur umun, baik jalan, jembatan, maupun perkantoran. “Dengan
kondisi negara yang bencana ada di mana-mana tentu kita butuh kesabaran dan doa semua sehingga itu bisa terealisasi,” ucapnya.
Pada tahun kedua menjabat pihaknya memutuskan membangun kantor bupati dengan menelan anggaran sekitar Rp 45 miliar karena memang sudah selayaknya KLU punya kantor bupati guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita juga memulai untuk program bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan program universal health coverage (UHC) dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Di NTB saya kira baru 2 atau 3 kabupaten yang menerapkan UHC,” bebernya. Kemudian di bidang pendidikan,
anggaran juga cukup besar. Selanjutnya pada 2023 ini juga masih fokus untuk infrastruktur dan SDM. Bukannya tidak ingin fokus penanggulangan kemiskinan dan sebagainya, tetapi keselarasan infrastruktur dan SDM tentu menjadi PR kita bersama kata Danny. Berbicara mengenai kemiskinan pihaknya juga masih mempertanyakan data dari BPS yang menyebut angka kemiskinan sekitar 25 persen. “Itu
parameternya apa, apakah betul kemiskinan di Lombok Utara sebanyak itu?”ucapnya mempertanyakan. Untuk penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa terbantu dari program bantuan modal tanpa bunga. Di mana tahun ini ditingkatkan jumlah anggarannya. Dari sebelumnya Rp 700 juta tahun 2022 menjadi Rp 2 miliar tahun 2023. Peminjam hanya perlu membayar pokok di Bank NTB Syariah atau PT BPR NTB, sementara bunga dibayarkan oleh pemda.
Berbicara mengenai bantuan sosial, juga sudah banyak dari pemerintah pusat. Mulai dari PKH, BPNT, BLT dan sebagainya. “Saya rasa itu sudah
cukup. Kita tidak ingin terus menyuapi masyarakat,” ujarnya. Sementara untuk tahun 2024 kata Danny pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya daerah akan disibukkan dengan Pemilu pada Februari 2024. Kemudian Pilkada pada November 2024. “Jadi kita bekerja efektif cuman dua tahun yaitu tahun 2022 dan 2023. Sebab tahun 2024 sudah masuk tahun politik,” ucapnya. “Yang jelas pada akhir masa jabatan kami nantinya semoga kami bisa memberikan yang terbaik,” tutupnya. (der)
