Sebulan Tiga Kali Mutasi Pejabat, Komisi ASN Diminta Tegur Gubernur Zul

MATARAM – Mutasi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah digelar beberapa hari lalu.

Mutasi para pejabat ini dilakukan Gubernur NTB Dr Zulkiflimansyah untuk kesekian kalinya dalam tempo beberapa bulan ini. Dari catatan Radar Lombok, dalam satu bulan ini saja telah terjadi tiga kali mutasi pejabat Pemprov NTB. Pada tanggal 12 Oktober 2022 lalu, ada 260 pejabat struktural dan fungsional yang dirombak. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2022, Gubernur Zul kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pejabat fungsional. Terakhir, mutasi digelar tanggal 8 November 2022 terhadap tiga pejabat eselon II.

Yang menarik dari mutasi ini, Lalu Hamdi dimutasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Hamdi menjabat hanya 27 hari sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Posisinya digantikan drh Khairul Akbar yang sebelumnya menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB. Khairul pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Namun dia dimutasi saat kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sapi merebak di NTB. Selanjutnya jabatan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB dijabat Subhan yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.

Mutasi yang terlalu sering terjadi di lingkup Pemprov NTB menuai sorotan dari kalangan legislatif. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diminta turun langsung mengawasi proses mutasi tersebut. Bahkan, KASN diminta menegur Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah terkait kebijakan mutasi yang terlalu sering dan dilakukan dalam tempo waktu relatif singkat. ” Ini tata kelola pemerintahan birokras sudah salah,” kritik ketua komisi I Bidang Pemerintahan dan Politik, Siradjuddin.


Dia mempertanyakan, apa yang menjadi indikator dan parameter dari gubernur, sehingga melakukan mutasi pejabat eselon II berulang kali dalam tempo singkat. Menurutnya, sehebat apapun pejabat birokrasi tersebut, dipastikan mereka tidak akan bisa bekerja dengan baik, jika baru tiga bulan di OPD itu, kemudian dimutasi ke tempat lain. ” Apa yang bisa diperbuat, kalau hanya tiga bulan bekerja, kemudian dimutasi lagi,” ucap politisi PPP tersebut.

Dia berpandangan, seorang bisa di evaluasi kinerja idealnya minimal jika menjabat satu tahun anggaran. Maka, bisa diketahui sejauh mana kinerjanya terutama realisasi program dan realisasi anggaran di OPD tersebut. ehingga pihaknya melihat tidak ada urgensi melakukan mutasi dalam waktu relatif singkat. ” Nah, kalau hanya tiga bulan, apa bisa dievaluasi,” ungkap anggota DPRD NTB dapil Bima, Kota Bima dan Dompu.

Dia menambahkan, mutasi yang terkesan terlalu sering dan dilakukan dalam tempo relatif singkat, menunjukkan tidak maksimalnya kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam memberikan telaah dan kajian terhadap penempatan pejabat birokasi. Meski disadari, penempatan pejabat birokrasi itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari gubernur. Namun setidaknya, ada kajian dan telaah terhadap penempatan pejabat. Misalnya kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dan lainnya. Sehingga ada indikator dan parameter jelas, dalam melakuka proses mutasi tersebut. ” Kita akui itu hak proregatif gubernur. Tapi kalau asal mutasi, birokrasi itu bisa rusak,” imbuhnya.

Anggota komisi I lainnya, Najamuddin Mustapha menegaskan, birokrasi di lingkup pemprov sudah salah urus. Dia mengatakan, tidak ada tolak ukur dan indikator jelas, yang menjadi dasar bagi gubernur melakukan mutasi dalam tempo singkat. Menurutnya, mutasi yang terlalu sering dan tanpa tolak ukur yang jelas tersebut, dipastikan akan membuat para pejabat birokrasi tidak akan nyaman dan tenang dalam bekerja. Sehingga kinerja yang ditunjukkan pun tidak akan maksimal. ” Tapi memang birokrasi pemprov ini sudah salah urus dan salah tata kelola,” lugasnya.(yan)

Komentar Anda