MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan gaji ribuan guru honorer yang mengajar di SMA/SMK dan SLB akan dibayarkan sebelum memasuki puasa Ramadhan pada April mendatang.
“Insyaallah, nanti sebelum memasuki bulan suci Ramadhan gaji guru honorer yang mengabdi jenjang SMA/SMK mapun SLB se NTB dibagikan,” kata Kepala Bidang Guru Tenaga dan Ketenagaan (GTK) Dikbud NTB Jaka Wahyana, Senin (21/3).
Dikatakan Jaka, saat ini pihaknya sudah proses terkait guru honorer yang jumlahnya 7.333 guru untuk dibayarkan gajinya. Dari jumlah ini anggaran yang disiapkan sekitar Rp 10 miliar untuk pembayaran gaji periode Januari dan Feburari 2022.
“Insyaallah, pekan ini sudah dibagikan semuanya. Targetnya sebelum memasuki bulan puasa Ramadhan sudah dicairkan,” ucapnya.
Jaka mengatakan setiap awal tahun pembayaran gaji para guru honorer tetap terlambat, karena berkaitan erat dengan anggaran yang tersedia di awal tahun. Anggaran daerah itu bisa diproses pencairannya pada bulan ketiga di awal tahun. Selain itu, juga terdapat adanya perubahan data jam mengajar guru yang berubah setiap tahunnya. Karena, ppembayarannya harus disesuaikan dengan Jasa Jam Mengajar (JJM). Artinya, semester lalu tidak bisa dijadikan patokan, karena ada yang berhenti, ada kekuranga jam mengajar dan lain sebagainya.
“Pada initinya, ini penyesuaian data dalam jumlah jam dan jumlah guru yang diusulkan. Tapi yang sering berubah adalah jumlah jam,” sebutnya.
Setiap tahun ajaran itu ada perubahan jumlah guru, dan lain sebagainya. Tentu akan ada perubahan dan penyesuain ini ditunggu dari Kepala Cabang Dinas (KCD) di masing-masing kabupaten/kota di NTB. Saat ini, tinggal Kabupaten Bima, namun pekan ini sudah lengkap dan bisa diusulkan untuk dilakukan pembayaran.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Dikbud NTB H Abdurrosyidin mengaku saat ini pihaknya melakukan validasi tenaga honorer dan tenaga administrasi. Hal ini dilakukan agar honor untuk Januari – Februari 2022 bisa dicairkan.
“Sekarang ini prosesnya validasi data. Kalau guru honorer ini harus melakukan validasi setiap semester,” jelasnya.
Dijelaskan Rosidin, validasi data guru honorer ini dilakukan, karena setiap semester itu datanya berubah-ubah , termasuk jam mengajarnya. Sebab pemerintah tidak boleh membayar data jam itu berdasarkan pembagian jam semenster sebelumnya. Sekarang ini kecepatan dari pendataan sekolah yang ditunggu terkait data jam mengajar guru honorer.
Misalnya, satu sekolah jenjang SMA, SMK maupun SLB belum memberikan data tidak bisa diselesaikan. Artinya, seluruh guru honorer yang mengajar di Negeri berdasarkan Surat Keputusan (SK) pembagian jam mengajar semester genap tahun pembelajaran 2021/2022. Nantinya kepala sekolah memberikan Dikbud melalui Kepala Cabang Dinas (KCD) masing-masing di 10 kabupaten/kota di NTB. Setelah diberikan SK tersebut oleh KCD baru melakukan verifikasi dan datanya valid baru diproses pengajuan pembayarannya.
“Untuk honor tenaga guru dan tenaga administasi bulan Januari dan Februari belum dibayarkan, karena masih menunggu proses pendataan oleh sekolah dan nanti diverifikasi ulang lagi,” katanya.
Untuk diketahui total tenaga honorer yang mengabdi di SMA, SMK maupun SLB negeri di NTB sebanyak 7.000 orang. sedangkan untuk tenaga administrasi sebanyak 3.000 orang. (adi)
