Sebelas ASN Direkomendasikan Sanksi ke KASN

Abdul Hanan (M.HAERUDDIN/ RADAR LOMBOK)

PRAYA-Keterlibatan oknum ASN dalam politik praktis Pilkada Lombok Tengah (Loteng) nampaknya kian marak. Bawaslu Loteng sudah merekomendasikan sebelas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan sanksi.

Ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan menegaskan, sebelas ASN yang direkomendasi ke KASN ini rata-rata diduga kuat terlibat politik praktis. Bahkan sejak lama terendus terlibat politik praktis. “Sejauh ini memang ada sebelas ASN yang kita rekomendasikan ke KASN dan nantinya KASN yang menentukan langkah seperti apa dalam memberikan sanksi. Sampai dengan saat ini memang kita masih terus melakukan pengawasan untuk menyukseskan pilkada yang aman dan bersih,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan, Kamis (8/10) kemarin.

Selain sebelas ASN itu, Bawaslu kini tengah mendalami dugaan pelanggaran netralitas lima pejabat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdapat unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu masih mengumpulkan bukti-bukti. Jika terbukti, maka bisa saja direkomendasikan ke KASN juga. “Bahkan kalau sekarang bisa juga terkait dengan tindak pidana pemilu,” terangnya.

Saat ini pihaknya masih mendalami apakah unsur pidana sudah masuk atau tidak dalam kasus yang melibatkan para oknum pejabat ini. Dalam waktu dekat pihaknya akan membahas untuk kedua kali bersama Sentra Gakkumdu. “Jadi kita tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap ASN atau siapapun yang terlibat politik praktis dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Loteng Suhaili FT menegaskan, pihaknya sudah jauh-jauh hari bahkan sangat sering mengingatkan ASN untuk tidak terlibat politik praktis. “Yang penting sekarang ASN ini jangan pernah menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan jangan pernah menggunakan fasilitas negara yang melekat pada dirinya,” tegasnya.

Pihaknya juga menekankaan agar para ASN tidak terjun langsung atau terlibat politik praktis. Meski ada ASN yang saat ini sedang diproses Bawaslu, baginya ini bukan masalah baru. Pihaknya tetap mendukung Bawaslu melakukan pemantauan terhadap ASN. (met)