Sebagian Desa Belum Salurkan BLT

Syarwan (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Pemerintah desa diwajibkan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa. Program tersebut sebagai salah satu upaya mengatasi dampak Covid-19.

Realisasinya di Provinsi NTB, sebagian desa belum melaksanakan kewajibannya. Baik itu tahap I maupun tahap II. Apalagi pemerintah pusat telah memastikan akan memperpanjang penyaluran BLT hingga bulan Desember.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Syarwan mengungkapkan, penyaluran BLT tahap I belum 100 persen. “Realisasi penyaluran BLT dana desa baru mencapai Rp 396,9 miliar. Sebagian Desa Belum menyalurkan,” terang Syarwan.

Untuk BLT tahap I sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan, pada bulan pertama dan kedua ada 1 desa tidak melakukan penyaluran. Sedangkan bulan ketiga, diketahui sebanyak 4 desa tidak menyalurkan BLT. Lalu BLT tahap II yang nilainya lebih sedikit, bahkan lebih parah lagi. Pada bulan keempat, hanya 315 desa yang telah menyalurkan. Kemudian bulan kelima hanya 244 desa dan bulan keenam baru 22 desa. “Yang tahap I, Desa belum menyalurkan itu di Pulau Sumbawa saja. Kalau tahap II ini, di Pulau Lombok juga banyak belum menyalurkan,” ungkap Syarwan.

Untuk BLT tahap II, seluruh desa di 3 kabupaten belum sama sekali menyalurkan BLT. Yaitu Lombok Barat, Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Sedangkan Lombok Tengah, baru 3 desa sudah menyalurkan untuk BLT bulan keempat, namun bulan kelima dan keenam belum. Seluruh kabupaten, tidak ada yang telah tuntas menyalurkan BLT tahap II sejak bulan keempat. “Kalau dana desanya sih, sebagian besar sudah diterima sebenarnya oleh desa,” sebut Syarwan.

Total realisasi dana desa hingga saat ini sekitar Rp 1 triliun dari pagu Rp 1,22 triliun untuk Provinsi NTB. Artinya, realisasi dana desa sudah mencapai 84 persen.
Di Lombok Barat, realisasi dana desa sudah mencapai 84,9 persen atau Rp 136,2 miliar dari pagu Rp 160,4 miliar tahun ini. Kemudian realisasi di Lombok Tengah Rp 167,1 miliar dari pagu Rp 207,8 mulia, Lombok Timur Rp 281,5 miliar dari pagu Rp 313,8 miliar.

Selanjutnya realisasi di kabupaten Bima sebesar Rp 145,7 miliar dari pagu Rp 187,3 miliar. Kemudian di Sumbawa Rp 117,9 miliar dari pagu Rp 146,6 miliar, Dompu Rp 63,2 miliar dari pagu Rp 73,4 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Rp 49,8 miliar dari pagu Rp 61,9 miliar, dan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) realisasinya sebesar Rp 70,5 miliar dari pagu Rp 71 miliar atau sudah mencapai 99,3 persen. “Tapi BLT tahap II di KLU belum sama sekali disalurkan. Itu data yang kami peroleh hingga 30 September,” kata Syarwan.

Dalam jumpa pers tersebut, Syarwan juga menyampaikan realisasi belanja Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Belanja Transfer) di Wilayah NTB sebesar 72,78 persen dari pagu Rp 12,39 triliun. “Secara parsial, realisasi belanja yang masih perlu ditingkatkan di Provinsi NTB. Terutama belanja bantuan sosial yang baru mencapai 43,11 persen dari pagu Rp 15,13 miliar,” terangnya.

Realisasi belanja Bansos sebesar Rp 6,52 miliar tersebut, harus menjadi perhatian. “Selanjutnya belanja barang mencapai 60,46 persen dari pagu Rp 2,90 triliun, dan belanja modal mencapai 60,87 persen dari pagu Rp 2,66 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp 1,62 triliun,” paparnya. (zwr)

Komentar Anda