GIRI MENANG – Longsornya tanjakan Alberto yang merusak proyek penataaan Senggigi senilai Rp 1,6 miliar menjadi perhatian publik. Polres Lombok Barat langsung terjun ke lokasi untuk menyelidiki penyebab terjadinya longsor di kawasan tersebut.
Kasatreskrim Porles Lobar, AKP Dhafid Sidiq mengaku, anggotanya mulai turun melakukan penyelidikan Senin (8/2) kemarin. Anggotanya mengumpulkan apa-apa yang menjadi penyebab proyek yang longsornya pada Jumat (5/2) itu. “Tadi seharian anggota kita cek kembali lokasi,” kata Dhafid saat dikonfirmasi, kemarin (8/2).
Dhafid menduga, banyak kemungkinan penyebab terjadinya longsor ini. Bisa jadi ini musibah atau bencana alam karena cuaca ekstrem akhir-akhir ini. Ditambah lagi tingginya curah hujan disertai angin kencang di sekitar kawasan longsor. ‘’Penyelidikan juga dilakukan untuk mencari penyebab dan apakah ada unsur pidana atau tidak di balik rusaknya proyek penataan kawasan Senggigi ini,’’ kata Dhafid.
Ketua DPRD Lombok Barat, Hj Nurhidayah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH) jika ada dugaan yang mengarah ke unsur pidana. “Kalau memang ada indikasi unsur tindak pidananya, silakan saja. Itu menjadi ranah penegak hukum,” ujarnya.
Untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap penyebabnya longsor, pihaknya sudah meminta kepada komisi III untuk turun melakukan pengecekan. “Hari ini, saya sudah minta komisi III untuk ngecek,” katanya.
Rencananya, hari Rabu besok pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR Lombok Barat. Kedua instansi ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait proyek tersebut. Bagaimana kajian teknis dan bagaimana proses perencanaan pembangunan kawasan Senggigi. “Nanti juga kita dengar penjelasan dari dua dinas, apakah longsor karena murni kesalahan perencanaan, atau ada faktor alam, karena curah hujan yang sangat tinggi,” jelasnya.
Saat ini, banyak asumsi yang berkembang terkait penyebab longsor. Karena itu, semuanya nanti akan diminta penjelasan mereka terkait kajian teknis. Mengingat, ada dua proyek yang longsor senilai Rp 4,4 miliar dengan rincian Rp 1,8 miliar di tanjakan Alberto dan Rp 2,6 miliar di tanjakan Sheraton. “Inikan bukan satu titik saja, tapi dua lokasi di posisi sama-sama di tebing,’’ sebut Nurhidayah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Hendra Harianto mengatakan, rencananya Komisi III akan melakukan pemanggilan terhadap OPD terkait. Saat ini anggota dewan sedang melakukan reses sehingga untuk agenda pemanggilan akan dibahas bersama internal komisi. Sebelumnya memanggil OPD, pihaknya akan turun ke lokasi proyek tersebut. “Kita akan lanjutkan, soal jadwal tentu kesepakatan dengan ketua dan anggota komisi. Sore ini (kemarin sore) kita akan turun ke lokasi,’’ kata Hendra.
Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, I Â Made Arthadana yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan banyak terkait persoalan ini. Pihaknya masih menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait. “Kami lagi rapat terkait ini,” kata Made saat ditanya soal penyebab longsor dan langkah penanganan yang dibahas dalam rapat tersebut. (ami)
