MATARAM-Rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memberlakukan sanksi penggembokan kepada kendaraan yang parkir sembarangan di jalan-jalan utama belum bisa diberlakukan.
Sampai saat ini belum ada Standar Operasional Prosedural (SOP) kebijakan ini. Meskipun regulasi penertiban parkir sembarangan dengan penggembokan sudah diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir di Kota Mataram, namun regulasi ini dianggap masih kurang karena SOP untuk mengatur kebijakan penggembokan belum dibuat oleh Pemkot Mataram.
Kepala Bidang Operasional Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Mahfudin Noor mengatakan, sejak beberapa bulan lalu pihak Dishub memang sudah berkoar akan menggembok kendaraan yang parkir sembarang di jalan utama. Tetapi hal ini belum bisa dilakukan karena SOP belum ada." Kita susun SOP dulu agar kebijakan ini jelas pelaksanaannyaa." kata Mahfudin Selasa kemarin.(21/9).
Dikatakan, penggembokan ini sudah menunjuk kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan. Jadi, agar tidak menjadi masalah maka harus ada SOP yang dipegang dalam bertugas." Kalau sudah digembok itu artinya sudah ada tindakan pelanggaaran," tegasnya.
Di SOP ini nantinya langkah yang harus dilakukan setelah penggembokan, misalnya sidangnya dimana, berapa dendanya dan dimana ditempatkan mobil-mobil yang diderek sebelum disidangkan. Hal -hal ini seperti ini harus dibuatkan SOP agar jelas.
Ia menuturkan,dari hasil studi yang pernah dilakukan di beberapa daerah, biasanya setelah digembok selanjutnya kendaraan ini akan diderek dan dibawa ke kantor polisi atau dibawa ke kantor Dishub. Sebelum dilakukan penggembokan petugas juga memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan agara memindahkan kendaraanya. Imbauan ini diberikan selama 3 kali 15 menit melalui pengeras suara. " Kalau dalam waktu ini tidak dipindahkan, maka akan digembok," tegasnya.
Selain karena belum ada SOP, keberadaan alat penunjang melaksanakan kebijakan ini juga belum lengkap dimiliki Dishub. Saat ini pihak Dishub hanya memiliki sekitar 10 kunci gembok mobil, sedangkan mobil derek belum ada." Kita belum punya mobil derek, kita hanya punya gemboknya saja," paparnya.
Dikatakan, ahar bisa melaksanakan kebijakan ini masih perlu sinergi dengan beberapa stake holder, dan ditargetkan penggembokan parkir sembarangan bisa dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang." Target 2017 sudah bisa dimulai penggembokan parkir sembarangan," tegasnya.
Penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan ini sudah lama diminta DPRD.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram I Ketut Sugiartha mengatakan, komisi III sudah beberapa kali meminta Dishub agar memanfaatkan sarana yang sudah ada dulu untuk melaksanakan kebijakan penertiban parkir sembarangan di jalan-jalan protokol. Namun sampai saat ini Dishub belum juga merealisasikannya, alasannya karena memang belum ada alat penunjang dan aturan yang lain selain perda “ Kita minta dicoba dulu,” katanya.
Kalaupun saat ini masih ada kekurangan, alangkah baiknya dicoba untuk diberlakukan, jangan hanya berencana saja. Kalau sudah diberlakukan dan masih ada kekurangan maka kekurangannya itu dievaluasi untuk disempurnakan." Kalau sudah dimanfaatkan, kita bisa tahu kekurangannya dimana." paparnya.(ami)
