Karena itu, Sekda menilai adanya desakan agar Suruji mundur dari jabatannya belum mendasar. Apalagi rekrutmen tersebut, tujuan utamanya untuk mengakomodir guru honorer SMA/SMK yang memiliki SK Bupati/Walikota. Kedepan, bisa saja dilakukan rekrutmen kembali yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Termasuk memberikan kesempatan kepada guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. “Ini hanya beda penafsiran saja,” tutupnya.
Sementara itu, Hardiknas juga diwarnai aksi unjuk rasa para mahasiswa. Isu yang diangkat, termasuk rekrutmen honorer yang dinilai tidak adil karena tidak mengakomodir guru swasta. Salah satu elemen massa aksi yang berunjuk rasa ke DPRD NTB yaitu BEM Universitas Mataram. Mereka menuntut agar honorer swasta diakomodir.
“Besok (hari ini, red), kami ada pertemuan dengan PGRI dan juga Dikbud. Besok kita upayakan solusinya,” kata wakil ketua komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono yang menemui massa aksi. (zwr)
