TALIWANG — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan segera mengambil sikap, menyusul rencana PT Multi Capital (MC) menjual 24 persen saham tambang tembaga dan emas yang diakuisisi sejak tahun 2009 lalu.
MC merupakan perusahaan mitra PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Dua perusahaan itu kemudian sepakat membentuk PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Perusahaan inilah yang kemudian membeli 24 persan saham yang dilepas PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). DMB sendiri merupakan perusahaan patungan yang didalamnya beranggotakan Pemrov NTB, Pemda KSB dan Sumbawa. ‘’Kita dengar, Multi Capital ada rencana menjual saham 24 persen itu. Inilah yang kemudian akan kita sikapi,’’ jelas Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ditemui wartawan di masjid Agung Darussalam, kemarin (2/5).
Wabup mengatakan, saat ini Bupati KSB sebagai perwakilan Pemda KSB sudah dipanggil Gubernur NTB. Selain KSB, Bupati Sumbawa juga ikut diundang dalam pertemuan tersebut. ‘’Pak bupati sudah berangkat ke Mataram. Beliau diundang gubernur bersama bupati Sumbawa, membahas secara detail langkah apa yang akan diambil ke tiga pemerintah ini,’’ jelasnya.
Tiga pemerintah, selaku pemilik PT DMB diakui wabup harus segera mengambil keputusan. Dalam persoalan ini, keputusan tentang hal itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. ‘’Tiga pemerintah ini harus duduk bersama. Apapun sikap yang akan diambil nanti, harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama,’’ paparnya.
Kabar akan dijualnya 24 persen saham PT MDB ini disampaikan sendiri oleh Multi Capital. Dalam klausul perjanjian yang ditandatangani dua belah pihak (MC dan DMB), ketika salah satu pihak akan menjual saham tersebut, lebih dulu akan ditawarkan kepada salah satu pihak. ‘’Perjanjiannya seperti itu, artinya kemungkinan besar saham itu akan ditawar ke tiga pemerintah. Tapi tidak mungkin kita akan membeli, karena nilai saham itu sendiri nilainya mencapai triliunan rupiah,’’ sebutnya.
Wabup menegaskan, jika memang saham tersebut nantinya akan dijual, tiga pemerintah sebagai mitra PT MC harus mendapat kejelasan. Kejelasan yang dimaksud itu adalah pemerintah apakah akan mendapat untung, atau sebaliknya penjualan saham itu malah merugikan tiga pemerintah. ‘’Secara administrasi, persoalan ini harus diselesaikan dulu. Termasuk yang harus membayar hutang ke deviden kepada tiga pemerintah ini siapa. Apalagi yang kita dengar, advance deviden yang diberikan selama ini ternyata hutang,’’ jelasnya lagi.
Persoalan ini diakuinya harus segera di clearkan segera. Apakah, yang punya hutang tersebut MDB atau DMB. ‘’Inilah kenapa kita harus duduk bersama. Harus ada persepsi yang sama, antara NTB, KSB dan Sumbawa. Barulah Gubernur NTB, Bupati KSB dan Bupati Sumbawa bertemu dengan pemegang saham, yaitu Bakrie Grup,’’ akunya.
Saat bertemu dengan Bakrie Grup, antara pemegang saham dengan pemerintah ini harus memiliki persepsi yang sama. ‘’Ini penting, karena memang kita dengar mereka akan menjual saham itu. Saat ini, tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan MC selain menjual saham tadi,’’ bebernya.
Duduk bersama ini penting, ketika saham itu dijual, apakah pemerintah akan ikut dan setuju menyerahkan penjualan itu kepada MC seluruhnya, atau Pemrov NTB, KSB dan Sumbawa sendiri-sendiri. ‘’Sejak awal saya memang dorong Gubernur untuk segera mengambil inisiatif, untuk mempertemukan tiga Pemda ini. Karena tidak mungkin satu daerah mengambil keputusan lain sementara dua daerah lagi mengambil keputusan yang lain pula,’’ terang Mantan Wakil Ketua DPRD KSB ini.
Persoalan asset (kepemilikan saham,red) di MDB juga harus diperjelas. Terutama nilai saham yang diperoleh PT DMB selaku perusahaan patungan tiga daerah. Asset ini penting clearkan, guna memastikan porsi yang dimiliki masing-masing daerah. ‘’Aset memang harus diperjelas dulu. Jangan sampai saat di jual, ternyata kita tidak punya asset (saham). Ini harus clear dibahas tiga Pemda tadi, supaya tidak bias. Apalagi dua daerah (KSB dan Sumbawa) ini adalah pemimpin baru, jadi harus tahu dulu posisinya seperti apa. Mau tidak mau, kita harus sejalan dengan apapun keputusan gubernur NTB. Tapi kita minta gubernur juga memperhatikan dua daerah ini. Intinya, harus ada sikap tegas yang diambil gubernur,’’ tambahnya. (far)
