Saber Pungli Terima Ratusan Pengaduan

Brigjen Pol Umar Septono

MATARAM—Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi NTB tahun 2016 resmi dikukuhkan oleh Gubernur NTB sepekan yang lalu.

Sejak diluncurkan, satgas ini telah menerima ratusan lebih laporan praktik  pungli  dari masyarakat. ‘’ Kalau digabung-gabung jumlahnya ini ratusan. Karena kan laporanya masuk ke masing-maisng  instansi,’’ ujar Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono saat dikonfirmasi di Mapolda NTB, kemarin. 

Hanya saja nantinya akan ada masa transisi kepengurusan. Dikarenakan, Irwasda Polda NTB Kombes Pol Immanuel La Rossa selaku ketua tim saber pungli akan pindah tugas. Nantinya setelah proses serah terima jabatan dilakukan, Polda NTB akan memetakan mana saja laporan yang perlu segera ditindaklanjuti. ‘’  Irwasdanya akan diganti oleh Mabes. Nanti setelah pelantikan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti,’’ ungkapnya.

Dari informasi yang diterimanya, laporan ini  disebutnya terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi.  Masyarakat merasa pelayanan yang didapatkan tidak sesuai.

Umar sendiri berlum mau membuka instansi mana yang banyak dilaporkan.   ‘’ Pokoknya semua itu ada yang dilaporkan oleh masyarakat. Nanti akan kita rapatkan  mana saja yang perlu ditangani. Kita selektif prioritas mana saja yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu,’’ terangnya.

Baca Juga :  Saber Pungli Bidik Pelaku Pungli di Desa

Umar menambahkan, jika nanti ditemukan adanya dugaan tindak pidana dan sebagainya, maka  diproses oleh tim terpadu terlebih dahulu dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian.  Namun ia mengharapkan tim saber pungli ini akan engedepankan pencegahan terlebih dahulu. Karena sejak jauh hari sudah diwanti-wanti untuk tidak melakukan pungli. ‘’ Syukur-syukur kan pencegahan ini lebih bagus. Karena pencegahan tetap yang utama. Kita kan tidak bertujuan untuk menemukan pelaku. Tapi bagaimana agar praktik pungli ini tidak ada lagi,’’ tandasnya.

Satgas Saber Pungli ini  terdiri dari perwakilan Polda NTB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, Ombudsman, akademisi, Inspektorat, Pol PP NTB, Kepala Biro Hukum, Kepala Dishubkominfo, Kepala Biro Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bakesbangpoldagri, Kejati, Korem, Lanal  dan  Lanud. Mereka dilantik Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi Rabu lalu (30/11).

Gubernur berharap agar tim dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, membantu mewujudkan Indonesia dan NTB yang bersih dari pungli.  Dikatakan, untuk bisa menghapus pungli, maka harus dimulai dari diri sendiri. Semua pihak harus mengambil sikap untuk membenahi dan memperbaiki sistem. Tidak ada yang boleh apatis atau tidak perduli.

Baca Juga :  Kades Sekotong Barat Jalani Sidang Perdana

Menurut gubernur, pungli masih terjadi. Tempat praktek pungli tidak jauh tapi berada di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat.  Saat ini telah ada perintah dan arahan tegas sekaligus contoh dari Presiden RI Joko Widodo. Sikap yang harus diambil menyikapi pungli hanya dengan ketegasan. “Hentikan pungli, jangan sampai terlibat dalam pungli,” tegasnya.

Gubernur meyakini, semua tugas dan program akan dapat berjalan dengan sukses jika bermula dari komitmen tegas dan integritas seluruh perangkat pimpinan yang ada di NTB. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat juga sangat penting.

Tujuan utama pemberantasan pungli kata gubernur, untuk membuat nyaman masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan rakyat harus bisa memastikan masyarakat merasa nyaman saat mengurus berbagai keperluannya. “Mari buat masyarakat merasa terlayani tanpa merasa terintimidasi oleh perangkat pemerintah,” ujarnya.(gal)

Komentar Anda