MATARAM-Praktek pungutan liar (Pungli) masih banyak terjadi di banyak instansi dengan berbagai modus. Salah satu ladang basah praktek Pungli adalah pasar. Modelnya beragam, yang paling laris adalah kutipan uang keamanan dan uang keamanan. Praktek seperti ini banyak terjadi di pasar tradisional.
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Ali Aswadi meminta Dinas Perdagangan dan tim Saber Pungli untuk bekerja maksimal. “Apalagi pungutan yang berlebihan seperti ada jasa keamanan, jasa kebersihan. Itu menyimpang dari aturan. Itu sudah pungutan liar dan harus ditindak tegas,” katanya kemarin (27/7).
Politisi Golkar ini mengaku banyak mendapat laporan dari para pedagang tentang praktek Pungli seperti yang terjadi di Pasar Mandalika.” Kalau pedagang ditarikin terus menerus setiap hari, darimana mereka mendapat untung. Kita akan klarifikasi ke Dinas Perdagangan terkait batasan pungutan yang diperbolehkan secara aturan,” ungkapnya.
Pihaknya meminta Dinas Perdagangan maupun tim Saber Pungli untuk lebih aktif mencegah praktek Pungli yang saat ini marak terjadi. Retribusi tentu saja sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2013 serta diperkuat dengan adanya Perwal nomor 9 tahun 2013 tentang retribusi pasar grosir, pertokoan dan pasar tradisional. “ Kita minta taat pada aturan. Tim Saber Pungli harus tetap tanggap soal pungutan,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana selaku ketua tim Saber Pungli mengatakan, praktek Pungki telah menjadi atensinya. Terkait dengan jasa keamanan dan kebersihan kata Mohan, dari kelurahan serta kecamatan telah ada koordinasi dan kesepakatan bersama pedagang setempat serta kelompok yang dibentuk.(dir)
