Ruslan Usul Komisaris ITDC Irzani Diganti

H Ruslan Turmuzi ( AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

 MATARAM – Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dari unsur daerah, H Irzani dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan. Wacana agar dirinya segera diganti kembali mencuat.

Kali ini, tokoh masyarakat Lombok Tengah, H Ruslan Turmuzi yang juga anggota DPRD Provinsi NTB lima periode menyuarakan hal tersebut. Mengingat, masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah, sudah banyak yang mengeluhkan peran Irzani yang sangat minim.

Menurut Ruslan, jabatan Komisaris PT ITDC sangat penting. Terbukti gaji yang diterima juga cukup besar. Bersihnya saja mencapai Rp 50 juta per bulan meski hanya duduk-duduk saja. “Kita harus profesional. Kemampuan itu penting. Kemampuan inilah yang kurang dimiliki Irzani. Saya tidak ada tendensi apapun, Irzani malah keluarga saya. Tapi ini kita bicara demi kebaikan daerah,” ucap Ruslan usai melaksanakan kegiatan di masyarakat, Jum’at (7/5).

Selama ini banyak peristiwa yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terutama untuk sirkuit Mandalika seperti pembebasan lahan. Persoalannya, peran Irzani yang seharusnya bisa menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah, tidak tersalurkan dengan baik. Bahkan, upaya Irzani untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tidak terdengar. “Kemampuan yang dimiliki Irzani sudah terbukti gagal,” ujar Ruslan.

Salah satu penyebab utamanya, Irzani tidak memiliki hubungan emosional dengan masyarakat. Terutama dengan para pemilik lahan. Mengingat, Irzani bukanlah tokoh penting yang disegani bagi masyarakat di Lombok Tengah.

Adanya hubungan emosional, sangat penting untuk membantu penyelesaian masalah. “Kapan kita pernah dengar Irzani lantang memperjuangkan kepentingan masyarakat? Hubungan emosional dengan warga disana yang tidak ada. Ketika ada konflik, gak bisa juga berbuat apa-apa,” ungkap politisi PDI-P ini.

Kini, dasar penunjukan Irzani juga dipertanyakan. Mengingat, jatah atau posisi yang diduduki Irzani merupakan hak daerah. “Emang apa dasar penempatan Irzani jadi komisaris? Kalau mewakili daerah, dia bukan pejabat daerah. Kalau mewakili masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah, dia bukan representasi yang pas mewakili masyarakat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ruslan meminta agar Irzani segera diganti. Masih banyak tokoh yang lebih cocok menggantikan Irzani. “Ada Aksar Ansori di Lombok Tengah, mantan Ketua KPU NTB. Ada juga Lalu Bayu Windia yang sangat cocok,” sebut Ruslan.

Sebelumnya, Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) Rudi Lombok juga menyuarakan hal yang sama. Apalagi peran Komisaris sangat strategis, namun tak bisa maksimal dimanfaatkan oleh Irzani.

Untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika, maka ITDC membutuhkan Komisaris yang memahami karakter masyarakat dan paham kondisi lapangan. Sehingga kepentingan pembangunan kawasan dan kepentingan masyarakat bisa diakomodir dengan baik dan proporsional. “Ya semua tahu sejak menjabat Komisaris sampai saat ini, belum terlihat kinerja Pak Irzani. Sehingga layak untuk dipertimbangkan agar diganti,” kata Rudi.

Irzani sendiri sebelumnya menanggapi santai wacana agar dirinya diganti. Menurutnya, tidak masalah siapapun yang menjadi komisaris ITDC. “Bagi saya jabatan itu amanah. Bila saat ini diberikan amanah ya saya terima, bila amanah itu dicabut juga saya tidak masalah, saya hanya berkhidmat untuk masyarakat,” ujarnya.

Terkait kinerjanya yang dinilai tidak maksimal, Irzani memberikan bantahan. Dirinya mengaku selalu terlibat dalam setiap masalah yang ada. “Saya sendiri lebih senang bekerja tanpa gembar gembor. Hasilnya kita optimis pembebasan lahan berjalan sesuai skema dan jadwal, begitu juga dengan pembangunan fisik KEK Mandalika juga akan rampung sesuai dengan jadwal,” katanya.

Adanya konflik antara masyarakat dengan ITDC, juta ditegaskan dirinya terlibat menjembatani. “Saya pribadi tetap menjembatani kepentingan warga dan perusahaan, kita melakukan itu dari awal dan tetap berjalan sampai sekarang,” tegas Irzani. (zwr)

BACA JUGA :  Dewan Rekomendasikan Program Beasiswa Dihentikan