PRAYA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) batal memberikan rekomendasi B1-KWK kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati H Ruslan Turmudzi dan H Lalu Gede Samsul Mujahidin (GSM) untuk maju di pilkada Lombok Tengah. Batalnya pemberian SK ini setelah pasangan Ruslan-GSM ini dinyatakan bubar akibat GSM mengundurkan diri menjadi wakil.
Padahal sebelumnya, penyerahan SK dukungan ini dilakukan langsung Wakil Ketua Umum DPP PPP Hj Ermalena didampingi ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB Moh Akri di kantor DPP PPP di Jakarta, Kamis (8/8) malam. Hanya saja pada saat penyerahan di daerah untuk rekomendasi BI-KWK bagi calon di berbagai daerah di Provinsi NTB, ternyata untuk pilkada Lombok Tengah Ruslan-GSM tidak diberikan BI-KWK ini.
Sekretaris DPW PPP NTB, Moh Akri ketika dikonfirmasi membenarkan jika Ruslan-GSM urung diberikan rekomendasi BI-KWK. Pihaknya mengaku bahwa PPP sudah dua kali memberikan perpanjangan masa rekomendasi untuk Ruslan Turmuzi terkait dengan siapa yang akan menjadi wakilnya untuk maju di pilkada. Setelah sebelumnya Ruslan-Masrun kemudian berubah menjadi Ruslan-GSM. “Ruslan-Masrun sebelumnya juga sudah kita terbitkan rekomendasi (sebelum Ruslan-GSM). Artinya kami juga tidak bisa digantung selaku partai politik. Maka sekarang kita berikan deadline untuk menyelesaikan (mencari wakil, red). Makanya kita sudah suruh cabang (DPC PPP Lombok Tengah, red) untuk rapat pimpinan cabang (rapimcab) dan kita berikan deadline dua tiga hari ini untuk menentukan,” ungkap Moh Akri saat dihubungi, Senin (12/8).
Menurut Akri, informasi yang diterima PPP bubarnya paket Ruslan-GSM karena GSM tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya (PAN). Dalam waktu dekat, jika Ruslan tidak mampu mencari pengganti GSM maka dari PPP berpotensi mengusung calon lain yang dianggap bisa melengkapi persyaratan. “Kita suruh cabang melakukan proses untuk berkomunikasi dengan partai lain yang bisa kita koalisi dengan calon lain. Yang pasti kalau sampai deadline yang kita berikan tapi belum bisa memenuhi siapa yang akan menjadi wakil, maka saya kira kita juga bisa mengambil sikap untuk memberi ruang untuk calon lain menggunakan PPP sebagai kendaraan politik maju di pilkada mendatang,” tegasnya.
Dari rapimcab inilah menjadi penentu PPP dalam mengambil kebijakan dan pihaknya memberikan waktu kepada Ruslan hingga Rabu mendatang (14/8). Mengingat waktu yang tersisa menuju masa pendaftaran sudah dekat sehingga harus cepat ada keputusan. “Yang jelas kita sudah memberikan ruang (untuk Ruslan, red) bersama PPP, tapi sampai penyerahan B1-KWK dengan kabupaten lain tapi tidak terpenuhi,” terangnya.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengakui, DPP sudah menerbitkan SK B1 KWK kepada duet Ruslan-GSM. Hanya saja, SK B1 KWK itu ditarik kembali menyusul GSM mundur dari bursa pencalonan di pilkada Lombok Tengah. “Bacawabup mundur dari pencalonan, SK B1 KWK batal kita serahkan,” imbuhnya.
Walau demikian, Muzihir mengatakan, PPP memberikan kesempatan Ruslan Turmuzi untuk mencari cawabup pendamping hingga tenggat waktu tanggal 15 Agustus 2024. Jika hingga tenggat waktu ditentukan itu, Ruslan tidak memperoleh cawabup pendamping, maka pihaknya akan mendukung petahana. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk memproses paslon dan mencari parpol koalisi. Mengingat, pendaftaran di KPU mulai pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. “Kami tidak mau di pilkada Lombok Tengah melawan kotak kosong, sehingga kami berikan kesempatan ke pak Ruslan cari wakilnya,” ujar Muzihir.
Dia mengakui, ada upaya pihaknya untuk duetkan Ruslan-Puaddi atau Puad -Ruslan. Tapi, sejauh ini dua anggota DPRD NTB itu tidak ada mau mengalah jadi cawabup atau orang nomor dua. Seperti diketahui, Achmad Puaddi juga sudah memperoleh surat tugas dari PKS sebagai balon bupati. “Persoalannya, keduanya tidak ada mau jadi wakil,” ungkapnya.
Bakal calon bupati Lombok Tengah, Ruslan Turmuzi yang dikonfirmasi mengakui, bahwa duet Ruslan-GSM sudah bubar. Namun dia menegaskan tetap akan berikhtiar untuk maju bertarung di pilkada Lombok Tengah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga proses demokrasi di daerah tersebut. “Kalau lawan kotak kosong, artinya kemunduran demokrasi di Lombok Tengah. Tidak boleh dibiarkan,” kata Ruslan saat ditemui kantor DPRD NTB, kemarin.
Dia mengaku, sedang berupaya mencari tokoh yang bisa jadi cawabup pengganti. Ia optimis akan memperoleh cawabup pengganti. “Insyaallah, sudah ada pengganti (cawabupnya),” imbuhnya.
Meski dia memilih belum mau membuka siapa tokoh yang akan menjadi cawabup pendamping tersebut. “Jika sudah klir pembicaraan kita (cawabupnya, red), nanti saya akan langsung buka,” terangnya.
Dia mengatakan, siapapun jadi cawabup pendamping di pilkada Lombok Tengah, Ruslan tetap optimis akan diusung empat parpol koalisi PPP, Perindo, PDIP, dan PAN. Empat koalisi parpol itu sudah melebihi syarat untuk mendaftar di KPU, dari 10 kursi yang dipersyaratkan undang-undang. “Untuk parpol koalisi, insyaallah tidak akan berubah,” ucapnya.
Ketua DPW PKS NTB Yek Agil juga menyadari ada potensi duet petahana Pathul-Nursiah melawan kotak kosong. Karena sejauh ini belum ada paslon jadi penantang petahana di pilkada Lombok Tengah. “Kita sadari ada potensi lawan kotak kosong di pilkada Lombok Tengah,” imbuhnya.
Dia mengatakan, PKS sudah memberikan surat tugas kepada Achmad Puaddi sebagai balon bupati Lombok Tengah. Dalam surat tugas, Puaddi diminta mencari pasangan dan parpol koalisi. Hanya saja, sejauh ini Puaddi belum ada menyampaikan siapa jadi pasangan. “Tapi nanti kita coba komunikasikan lagi untuk duetkan Ruslan-Puaddi atau Puaddi-Ruslan. Sehingga duet petahana tidak melawan kotak kosong,” lugasnya. (met/yan)
