RUPSLB Putuskan PT Jamkrida NTB Resmi Konversi Menjadi Syariah

Pj Sekda NTB Ibnu Salim bersama Kepala Biro Ekonomi Setda NTB H Wirajaya Kusuma dan Dirut PT Jamkrida NTB Syariah Lalu Taufik Mulyajati saat pelaksanaan RUPSLB PT Jamkrida NTB, Kamis (6/6).

MATARAM – PT Jamkrida NTB Bersaing menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menyepakati proses transormasi atau konversi dari lembaga penjaminan konvensional menjadi syariah di Hotel Prime Park, Kamis (6/6). Seluruh pemegang saham hadir pada RUPSLB tersebut dan menyepakati konversi PT Jamkrida NTB menjadi syariah.

Penjabat(Pj) Sekda NTB Ibnu Salim selaku perwakilan dari Pemegang Saham Pengendali, yakni Pemprov NTB mengapresiasi capaian PT Jamkrida NTB dalam melakukan konversi perusahaan penjaminan daerah yang sudah berproses selama empat tahun lamanya, dan sekarang sudah bisa terlaksana.

“Konversi PT Jamkrida dari usaha konvensiona menjadi syariah ini sudah menjadi keharusan dalam rangka meningkatkan performanya memberikan penjaminan pembiayaan kepada masyarakat NTB,” kata Pj Sekda NTB Ibnu Salim.

Ibnu Salin berharap pada awal Juli 2024 mendatang, PT Jamkrida NTB Syariah sudah mulai operasional dengan melaksanakan prinsip penjaminan syariah. Dengan demikian, nantinya diharapkan PT Jamkrida NTB Syariah bisa bersinergi dengan Bank NTB Syariah dalam penjaminan pembiayaan kepada nasabahnya.

“Terlebih lagi, peranan Jamkrida NTB Syariah bisa lebih optimal lagi dalam memberikan penjaminan kredit kepada pelaku UMKM di NTB,” harap Ibnu Salim.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB H Wirajaya Kusuma mengatakan dalam pelaksanaan RUPSLB PT Jamkrida NTB, seluruh pemegang saham secara bulat menyepakati dan menyetujui konversi dari konvensional menjadi syariah. Di mana terdapat lima pemerintah daerah sebagai pemegang saham di PT Jamkrida NTB Syariah, dan Pemprov NTB sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

“Dengan keputusan pemegang saham pada pelaksanaan RUPSLB, maka nama Jamkrida NTB Bersaing juga berubah menjadi PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Selanjutnya jajaran direksi akan memproses perizinan dan lainnya, agar awal Juli mendatang sudah penuh operasional syariah,” kata Wirajaya Kusuma.

Baca Juga :  Konversi Jamkrida Jadi Syariah Terganjal Modal Inti

Wirajaya mengaku jika proses konversi PT Jamkrida dari konvensional menjadi syariah cukup panjang, dan sebelumnya terlebih dahulu telah ditetapkan Perda konversi menjadi syaria. Begitu juga dengan pengurusan berbagai dokumen dan administrasi lainnya ke berbagai pihak termasuk ke OJK sudah dilakukan. Dan berdasarkan permintaan OJK juga dilaksanakannya RUPS LB segera, agar proses konversi PT Jamkrida NTB bisa lebih cepat. Dan seluruh pemegang saham secara bulat menyetujui konversi PT Jamkrida NTB menjadi syariah.

Menurut Wirajaya, bahwa setelah berkonversi dari konvensional ke syariah, maka captive market Jamkrida NTB Syariah bisa jauh lebih luas dan dapat melakukan penjaminan pembiayaan di Bank NTB Syariah, yang juga menjadi perusahaan milik daerah. Karena selama, karena belum konversi menjadi syariah, PT Jamkrida tidak bisa masuk memberikan penjaminan kredit di Bank NTB Syariah, dan hanya meng-cover penjaminan kredit di BPR konvensional.

Dengan telah dikonversina PT Jamkrida NTB Syariah, maka potensi bisnis  penjaminan yang bisa ditangani semakin besar. Misalkan saja, penyaluran pembiayaan (kredit) di Bank NTB Syariah saja mencapai Rp7 triliun lebih. Jika setengahnya bisa di-cover penjaminannya, maka akan sangat menguntungkan.

“Setelah berkonversi menjadi syariah, maka potensi penjaminan kredit di Bank NTB Syariah bisa di-cover, meski sebagian,” kata Wirajaya.

Sementara itu, mengenai keberadaan modal inti yang dimiliki PT Jamkrida NTB Syariah, Wirajaya mengaku optimis ketentuan modal inti sebesar Rp50 miliar itu sudah bisa terpenuhi. Di mana dari modal inti hingga akhir 2023 msaih sebesar Rp32,8 miliar, dan akan bertambah dengan adanya penambahan penyertaan modal inti oleh Pemprov NTB dalam bentuk tanah dan bangunan yang menjadi kantor sekarang ini PT Jamkrida NTB Syariah, dan juga adanya penambahan penyertaan modal inti dar Pemkab Dompu.

Baca Juga :  Pemprov NTB Tambah Modal Inti Jamkrida Berupa Tanah dan Bangunan

“Insyaallah modal inti sbesar Rp50 miliar minimal itu sudah terpenuhi dengan adanya penambahan penyertaan modal inti dari Pemprov NTB berupa lahan dan bangunan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah Lalu Taufik Mulyajati mengaku jika pihaknya sudah siap dengan bebagai produk penjaminan jika nantinya sudah full operasional penjaminan syariah ada awal Juli 2024 mendatang.

“Kami sudah siapkan produk-produk, baik itu produktif, konsumtif dan lainnya untuk bisnis penjaminan syariah. Kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank NTB Syariah untuk bisa cover penjaminan kreditnya,” ungkap Lalu Taufik.

Lalu Taufik menambahkan, dengan telah finalnya proses konversi dari konvensional menjadi syariah, maka potensi penjaminan semakin besar dan berdampak pada laba yang semakin besar. Di mana pada kinerja tahun buku 2023, PT Jamkrida NTB bisa meraup laba sebesar Rp2,6 miliar dan pada kinerja tahun buku 2024 ini, ditargetkan bisa meraup laba sbesar Rp4,7 miliar.

“Insyaallah potensi laba PT Jamkrida NTB Syariah akan terus meningkat, seiring dengan potensi penjaminan syariah yang sangat besar,” imbuhnya. (luk)

Komentar Anda