Rumor Penggantian Pj Gubernur Dinilai Sarat Kepentingan

Dr H Lalu Sajim Sastrawan (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Beberapa hari lalu beredar rumor soal penggantian Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang akan digantikan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lalu Niqman Zahir.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), Dr H Lalu Sajim Sastrawan menyebut bahwa isu penggantian Pj Gubernur NTB itu sarat akan kepentingan politik.
“Isu penggantian Pj Gubernur ini sarat kepentingan. Ini kaitannya dengan orang-orang yang merasa dikhianati oleh janji-janji yang tidak ditepati. Orang-orang (penyebar isu) ini beranggapan Pj Gubernur ini bisa dikendalikan,” kata Sajim, Jumat kemarin (26/1).

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini berpandangan bahwa rumor penggantian Pj Gubernur ini didasari oleh keresahan pihak tertentu, akibat penggantian Pj Sekda NTB, Fathurrahman yang sekarang diemban oleh Ibnu Salim.
“Isu ini dibangun oleh tokoh-tokoh politik yang ada di NTB. Kalau di pusat itu tidak ada, disini saja (NTB) ribut. Politikus-politikus ini yang memainkan,” duganya.

Dia menilai tindakan menyebarkan berita fitnah seperti ini termasuk cara-cara yang kotor yang berupaya membuat inkondusifitas daerah. Alhasil membuat kisruh penyelenggaraan pemerintahan NTB, dan menggangu kinerja Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dalam menjalankan tugasnya.
“Ini adalah cara-cara mereka yang sangat menjijikkan yang membuat NTB ini tidak stabil untuk kepentingan politik mereka. Ini politikus yang berpikir pragmatis untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ujar Sajim.

Sajim tidak ingin menyebut siapa saja pihak-pihak yang terlibat, namun dia ingin masyarakat sendiri yang menilai. Tapi yang sangat disayangkan dengan infomasi palsu ini birokrat di NTB menjadi terpecah. Banyak Kepala OPD yang kemudian memberikan reaksi setuju, meski ada juga pejabat yang tetap menolak penggantian Pj Gubernur Lalu Gita.

Baca Juga :  Zohri Tak Bisa Melaju ke Semifinal Lari 100 Meter Olimpiade Tokyo

“Ini kan tidak elok untuk kemajuan daerah NTB. Hampir 80 persen pejabat di NTB terpapar isu itu,” ucap Sajim.
Padahal tugas Pj Gubernur itu adalah merekontruksi kondisi menjadi baik dan sukses melaksanakan pemilihan presiden, DPRD dan seterusnya, sampai dengan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti mengendalikan inflasi, dan menjaga kondusifitas daerah. “Itu adalah tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah. Jangan diganggu,” tegasnya.
Mewakili Majelis Adat Sasak (MAS), pihaknya meminta agar para politikus jangan membuat kegaduhan di dalam daerah, karena yang rugi hanya Pemprov NTB.

Disampaikan Sajim, penggantian Pj Gubernur NTB tidak semudah yang dibayangkan, tapi harus melalui mekanisme yang ada. Mulai dari adanya hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur dari Kementerian Dalam Negeri, lalu pengusulan kembali nama calon Pj Gubernur yang baru oleh DPRD.

“Penjabat yang diganti harus diusulkan kembali dari DPRD, kemudian Kemendagri juga mengusulkan calon. Nanti ada rapat tim akhir dengan melibatkan Kemendagri, Kejaksaan, pejabat eselon 1 dan baru Presiden teken. Logikanya sama seperti kita mem-Pansel sebuah Kepala OPD,” ujar Sajim.

Kesempatan itu, Sajim juga berpesan agar Pj Gubernur Lalu Gita jangan menutup mata menyikapi persoalan ini. Dia meminta Pj Gubernur untuk segera melakukan konsolidasi baik dengan jajaran pemerintahan di Pemprov maupun pihak DPRD.

“Penekanannya untuk menjaga kondusivitas daerah harus rapat kerja antara Gubernur dan DPRD secepatnya. Jangan tunggu Pilpres dan Pileg. Idealnya sebelum Pilpres,” saran Sajim.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB TGH Najamudin Mustafa juga melihat ada kepentingan lain dibalik tindakan menyebarkan isu-isu panas tersebut.

Baca Juga :  Menag Umumkan Tak Ada Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia Tahun Ini

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada semua Pejabat NTB baik Eksekutif maupun Legislatif, serta yang ada di pusat untuk bersama menjaga kondusifitas daerah, mengingat selama ini NTB sudah kondusif.

“Siapapun dia tidak boleh membuat isu sesat. Mau jadi pejabat apa. Kalau memang berani muncul, mari kita berdiskusi, mari kita debatkan persoalan ini,” tantang Najam.

Politisi asal Lombok Timur ini juga menilai pihak yang menyebarkan rumor penggantian Pj Gubernur tersebut, sangat tidak bertanggung jawab. Dia mengingatkan kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak menjatuhkan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi. Karena yang namanya penjabat bukan gubernur definitive, yang mana posisinya Pj Gubernur itu akan selesai dengan sendirinya saat masa jabatannya habis.

“Tidak boleh kita secara keras-kerasan menghantam ini. Karena ini akan jatuh dengan sendirinya kalau sudah habis waktunya selesai dia. Maka kita biarkan dulu Pak Gita ini bekerja, perkara ada yang tidak selesai mari kita koreksi bersama-sama,” ujarnya.

Terpisah, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi saat diminta tanggapan mengenai isu penggantian dirinya tidak berkomentar banyak. Dia mengatakan tidak mau membuat gaduh, dan hanya ingin fokus bekerja. “Kan teman-teman mengikuti (berita ini), saya tidak ingin menambah kegaduhan. Saya hanya ingin bekerja, bekeja, bekerja,” tegas pria asal Puyung, Lombok Tengah ini. (rat)