Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi menyampaikan, banyaknya rumah sakit swasta yang melayani BPJS Kesehatan, membuat peserta BPJS mudah mendapatkan pelayanan ketika sakit. Apalagi, jumlah peserta BPJS Kesehatan di NTB sudah mencapai 64 persen. “Ada 64 persen kepemilikan BPJS Kesehatan di NTB, makanya ketika RS swasta tidak lagi menerimanya, maka akan menumpuk ke RS lain,” ungkap Eka .
Hingga saat ini, dari 5 RS swasta yang pernah memutuskan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, telah ada kerja sama lagi bagi RS Harapan Keluarga Mataram. Sedangkan 4 RS swasta lainnya masih dalam tahap verifikasi. “Dua bulan lalu sudah diminta untuk melengkapi berkas 4 RS itu. Saya sih sudah minta agar awal September ini 4 rumah sakit swasta itu bisa layani peserta BPJS lagi,” kata Eka.
Eka menyadari, RS swasta yang tidak melayani peserta BPJS Kesehatan akan mengalami kekurangan pasien. Mengingat, mayoritas masyarakat NTB merupakan peserta BPJS. Hal itulah yang harus segera diselesaikan, dengan cara membuka kembali pelayanan untuk peserta BPJS.
Menurut Eka, hal semacam ini hanya terjadi di Provinsi NTB. Beberapa daerah lainnya memang ada RS swasta yang tidak lagi melayani BPJS Kesehatan, namun jumlahnya tidak banyak seperti di NTB. Misalnya saja di Bali ada 1 RS swasta dan 1 di Jakarta. “Tugas kami di dikes hanya memfasilitasi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Makanya secepatnya saja dibuka kembali, bisa kan September ini,” ujarnya.(ami/zwr)
