MATARAM—Pelabelan dengan penyemprotan cat pilox di rumah warga miskin penerima bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) tidak berjalan mulus. Ratusan warga menolak pelabelan warga miskin.
Meskipun pelaksanaan pelabelan ini masih berlangsung, namun tercatat banyak warga yang disebut telah menolak pelabelan, dan tidak mengizinkan petugas menyemprotkan cat pilox dirumahnya. “Kalau angka pastinya itu bukan dari saya. Nanti setelah pelaksanaan kegiatan itu baru kita tahu dan jelas. Saya juga bertanya angka itu dari mana,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati di Mataram, kemarin.
Dengan halus, Asnayati mengatakan, ratusan warga tersebut kini mengundurkan diri sebagai penerima bantuan. Sehingga permasalahan bukan pada penolakan. Melainkan adanya surat pernyataan memang benar sebagai penerima bantuan. “Kalau menerima bantuan, memang mereka itu menerima bantuannya. Tapi saya tidak pernah menyebut angka 358 orang itu menolak pelabelan,” katanya.
Perihal ratusan warga ini sampai menerima Bansos, tetapi pelabelan yang dilaksanakan pemerintah justru ditolak. “Itu kan sudah kita sosialisaikan,” imbuhnya.
Jika memang 358 warga menolak pelabelan, maka secara otomatis mereka terhapus dari daftar penerima bantuan berikutnya. Karena data yang terhimpun langsung melalui aplikasi. “Ada aplikasinya itu mengenai penghapusan. Itu sama pendamping (PKH) yang tahu. Tidak bisa saya yang menyampaikan,’’ ungkapnya.
Dinas juga disebutnya tidak menargetkan jumlah gradiasi mandiri warga penerima bantuan. Seperti adanya perubahan atau perbaikan peningkatan perekonomian warga dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. “Tidak bisa kita target itu. Karena itu kan menyangkut manusia dan orang. Tidak bisa kita lihat dengan punya dua sepeda motor terus dia dinyatakan membaik perekonomiannya. Mungkin ada keluarganya kerja ke Malaysia terus diberikan motor. Jadi tidak bisa kita itu asal-asalan,” terangnya.
Pelaksanaan pelabelan kini masih berlangsung. Tapi ada juga yang sudah menuntaskan dibeberapa kecamatan. Hasilnya nanti akan dirapatkan kemudian dievaluasi. “Kita evaluasi dan finailisasi nanti. Tidak ujug-ujug langsung menyatakan jumlah dan sebagainya. Sementara ini, penolakan belum saya dengar. Karena itu nanti ada mekanismenya. Ada Kaling, Lurah dan petugas lainnya yang turun,” jelasnya.
Karenanya, ia menyebut tentang 358 warga tersebut sebagai orang yang mengundurkan diri sebagai penerima Bansos. “Iya mengundurkan diri lebih pasnya. Pokoknya bukan saya yang menyampaikan. Mungkin itu dari pendamping,” tandasnya.
Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Dinas Sosial Kota Mataram, Leni Oktavia mengatakan, 358 orang tersebut adalah rekapan atau komulatif dari tahun 2012, sampai dengan saat ini. Sehingga menurutnya bukan warga yang menolak saat pelabelan dilaksanakan. “Untuk rekap terbaru setelah labeling masih dalam proses. Karena pelaksanaan labeling kurang lebih 30 persen,” katanya. (gal)
