SELONG—Sejumlah pedagang di Pasar Keruak, Lombok Timur (Lotim), kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Kekecewaan pedagang lantaran Ruko yang ditempati mereka di Pasar Keruak tiba-tiba saja di gembok (segel) oleh pemerintah daerah, dengan dalih mereka belum membayar sewa.
Salah satu pedagang Pasar Keruak, Hj. Siti Raehanon mengatakan, sebelum melakukan penyegelan terhadap Ruko-Ruko yang ada di Pasar Keruak, pemerintah daerah memang pernah melayangkan surat penagihan kepada para pedagang sebayak dua kali. Namun karena pedagang belum memiliki uang, maka pembayaran sewa pun belum dilakukan.
“Bukannya kita tidak mau membayar, akan tetapi yang kita inginkan pemerintah bisa menurunkan harga sewa yang sangat tinggi, dan tidak sesuai dengan fasilitas yang ada tersebut,” ungkapnya Jum’at kemarin (10/3) dengan nada kecewa.
Dikatakan, pemerintah kecamatan sebelumnya pernah mendatangi pedagang untuk melakukan sosialisasi, dan meminta para pedagang membayar sewa Ruko. Namun karena akan ada rencana hearing ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, pedagang pun menuda untuk membayar sewa.
[postingan number=3 tag=”lotim”]
“Kita tahu ini Ruko ini milik pemerintah. Namun karena Hak Guna Bangunan (HGB) kita masih ada, makanya kita belum bayar. Kalau pun bayar, kita maunya diturunkan (sewanya),” pinta Siti.
Salah satu pedagang lainnya, Abdul Majid juga menyatakan kekecewaan yang dialami sejumlah pedagang akibat tidak adanya koordinasi antara pihak Pemda dan pedagang, sebelum dilakukan penyegelan. Para pedagang yang datang ke Rukonya pagi-pagi, mereka tentu sangat kecewa tiba tiba melihat Rukonya sudah dalam keadaan digembok.
“Berdasarkan kesepakatan kita sebelumnya, jika selama tiga bulan berturut-turut pedagang tidak membayar, baru pemerintah boleh menyegel Ruko. Namun ini tidak. Pada saat penggembokan saja, satu pun masyarakat tidak ada yang tahu. Apakah ini disegel sama pemerintah, atau maling?” kesalnya.
Tidak hanya itu, dalam perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan pihak pengelola. Penyewa akan disiapkan sarana dan prasarana yang ada. Namun kenyataannya, fasilitas yang ada di Ruko ini tidak ada sama sekali. ”Air, listrik dan yang lainnya tidak ada sama sekali. Pada saat hujan turun, maka air hujan akan masuk kedalam Ruko. Ini yang kita pertanyakan harga sewa tidak sesuai dengan fasilitas,” kesalnya.
Untuk harga sewa Ruko di Pasar Keruak, saat ini sebesar Rp 24 juta untuk ukuran Ruko 9X4 meter. Sedangkan di pasar yang lain seperti Pasar Masbagik yang letaknya lebih strategis, dan ukurannya lebih besar, justeru dipatok harga sewa hanya sebesar 18 juta saja. demikian pula di Kota Mataram, harga sewa Ruko berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 16 juta saja.
“Kalau seperti ini kenyataannya di lapangan, berarti Pemerintah Lombok Timur ingin membuat masyarakat menderita. Apa ini namanya pemerintah? Pemerintah itu seharusnya membela masyarakat, bukan membunuh masyarakat,” tandas Abdul Majid.
Sementara Kepala Pasar Keruak, Hasbulyamin membantah kalau pihaknya dikatakan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang. Menurutnya, sebelum melakukan penyegelan para pedagang sudah diberikan peringatan dan pemberitahuan sebelumnya.
“Kita sudah berikan peringatan waktu kita melakukan sosialisasi kepada pedagang. Waktu itu saya bilang, kalau pedagang tidak mau bayar, jangan salahkan kalau Ruko ini disegel,” tegasnya.
Dijelaskan, saat ini jumlah Ruko di Pasar Keruak ada sebanyak 24 Ruko. “Diantaranya yang disegel sebanyak 15 Ruko, kemudian 6 Ruko telah membayar sewa, dan 3 Ruko lain telah kosong ditinggal pemiliknya,” terang Hasbulyamin.
Terpisah, Ketua DPRD Lombok Timur, Khairul Rizal mengatakan, saat ini kondisi ekonomi secara Nasional menurun. Termasuk daya beli masyarakat juga menurun. Sehingga dengan harga sewa Ruko yang terlalu tinggi, seharusnya perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan masyarakat. ”Kalau kita lihat saat ini ekonomi nasional menurun. Jadi sebaiknya Pemkab (Lotim) meninjau kembali harga sewa (Ruko) itu,” pintanya.
Disampaikan, permasalahan yang terjadi di Pasar Keruak sebenarnya terjadi akibat lemahnya perencanaan pemerintah daerah terkait sarana dan prasarana pasar. Seharusnya pembuatan sumur bor menjadi satu paket dengan pembagunan pasar. Sehingga pada saat pasar beroperasi, air telah tersedia dengan baik, dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. “Yang terjadi saat ini, sampai hari ini air belum masuk, dan sumur bor pun belum bisa digunakan oleh pedagang,” kritiknya.
Selain lemahnya perencanaan pemerintah daerah, kemampuan manajemen pengelola pasar juga masih rendah, disebabkan pemerintah kabupaten kurang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola pasar. “Kalau menurut saya, sebaiknya Pemkab meninjau kembali harga sewa yang diberikan kepada penyewa Ruko (Pasar Keruak),” pintanya. (cr-wan)
