MATARAM – Geliat penanaman modal di NTB masih berjalan sebagaimana mestinya. Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Wahyu Hidayat menyebut bahwa realisasi investasi di NTB terhitung periode Januari- Juni atau semester I 2024, telah menyentuh angka Rp25,5 triliun “Kalau kita rincikan ke dalam triwulan, maka di triwulan I, yakni Januari-Maret, nilai realisasi investasi sudah mencapai Rp8,8 triliun, dan di triwulan II April-Juni sudah di angka Rp16,7 triliun,” sebut Wahyud Hidayat, Sabtu (10/8).
Adapun nilai investasi yang ditarget RPJMD Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar Rp25,4 triliun, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menetapkan target nilai investasi untuk NTB sebesar Rp26,9 triliun.
“Kita telah melampaui target RPJMD NTB 2024 sebesar Rp25,4 triliun atau 100,1 persen. Sedangkan yang dari pusat sudah 95 persen, sisa di 5 persen di semester II akan kita upayakan lagi,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya tidak akan berpuas diri. Dalam artian, ketika telah mencapai target yang ditetapkan, maka tidak akan berhenti.
“Kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Investasi, termasuk dengan teman-teman pelaku usaha, media, bagaimana realisasi di NTB ini semakin meningkat dan baik, dari waktu ke waktu,” terangnya.
Ada sejumlah catatan yang masih menjadi perhatian DPMPTSP NTB. Jika nilai realisasi investasi pada semester I, dirincikan berdasarkan wilayah kabupaten dan kota, maka urutannya, Sumbawa Barat telah menyumbang nilai realisasi investasi sebesar Rp21,9 triliun, Kota Mataram Rp654 miliar, Sumbawa Rp601 miliar. Lombok Utara Rp595 miliar. Dompu Rp524 miliar. Lombok Tengah Rp510 miliar. Lombok Timur Rp323 miliar. Lombok Barat Rp268 miliar. Kota Bima Rp68 miliar, dan Bima Rp57 miliar.
Berikutnya, tiga sektor penyumbang nilai realisasi investasi paling tinggi. Ada sektor ESDM menyumbang Rp18,4 triliun, Perindustrian Rp4,7 triliun, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif di Rp1,2 triliun.
Ketika sudah dirincikan, Wahyu melihat ada tiga kabupaten dan kota, dengan nilai realisasi investasi yang selalu dipertanyakan, seperti Lombok Tengah, tidak masuk ketiga besar nilai realisasi investasi tertinggi di NTB. Padahal, di wilayah yang dikenal dengan sebutan Gumi Tatas Tuhu Trasna itu, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pembangunannya dihajatkan agar geliat investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi ternyata belum mampu.
”Karena statusnya sebagai destinasi super prioritas, maka pengelolaannya lebih spesial dan eksklusif, proses perizinan, promosi, kerja sama itu memang handle di internal ITDC, bukan menjadi ranah kami,” terangnya.
Meski begitu, ITDC tidak juga berdiam diri. Apa yang dilakukan perusahaan plat merah KEK Mandalika sampai saat ini, terus melakukan promosi potensi yang ada.
“Mereka masih menjual, kalaupun ternyata ada yang kena, itu mungkin tidak bisa langsung dieksekusi di tahun berjalan,” kata Wahyu.
Mereka juga sedang mengevaluasi kembali proses penyelenggaraan investasi yang sudah berjalan.
”Makanya di satu sisi mereka mencoba menggaet investor dengan menggelar berbagai macam event balapan nasional dan internasional. Salah satunya MotoGP,” jelas dia.
Masih kurangnya investasi di KEK Mandalika, tentu menjadi catatan bersama. Memang dibutuhkan strategi baru, untuk menyebarkan berbagai macam potensi yang ada.
”Mendatangkan dan mendapatkan kepercayaan investor baru di NTB, mudah-mudah sulit, jadi berikan waktu kepada mereka untuk menunjukkan segala daya dan upaya, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai,” tegasnya.
Wilayah lainnya, dengan nilai realisasi investasi rendah, yaitu Bima dan Kota Bima. “Kami mengakui dua daerah ini minim terus kontribusi realisasi investasi di NTB,” jelas Wahyu. (rie)
