MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan stimulus ekonomi sebesar Rp 278 miliar untuk menggerakan ekonomi NTB. Dimana anggaran tersebut dibagi menjadi dua, yakni Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan hasil realokasi dan refocusing anggaran sebesar Rp 90 miliar dan sisanya Rp 188 miliar untuk kegiatan padat karya.
“Untuk stimulus ekonomi disiapkan semua Rp 278 miliar. Tapi saya ingin fokuskan yang Rp 90 miliar untuk untuk membangkitkan UMK/IKM,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Ridwan Syah, Minggu (17/5).
Ridwan Syah menjelaskan, nantinya, anggaran sebesar Rp 90 miliar tersebut digunakan untuk pengutan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kemudian membantu petani, nelayan, peternak untuk tetap berproduksi, sehingga bisa menjaga ketahanan pangan NTB.
“Sesuai dengan petunjuk Mendagri IKM dan UKM ini terdampak juga,” kata Ridwan Syah.
Menurut Ridwan Syah, IKM dan UKM di pilih karena dengan kondisi keuangan ekonomi nasional maupun daerah, bisa membantu penguatan ekonomi masyarakt di tengah pandemi Corona dengan cara menolong mereka membeli produk dari pelaku IKM/UKM. Karena dengan tetap berproduksinya pelaku IKM/UKM, maka paling tidak masih bisa menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Selain itu juga dalam membuka ruang pasar produk dari IKM dan UMKM ini Pemprov NTB memasukannya di paket sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pemeritah daerah juga hadir membantu pelaku IKM dan UKM dengan peralatan mesin yang berkaitan dengan industrialisasi.
“Misalnya, membantu IKM yang membuat minyak kelapa dibantu dengan mesinnya. Sehingga mereka bisa berproduksi, karena memang ada pasarnya,” terangnya.
Dijelaskan Ridwan Syah, bahwa kesimpulan di dalam stimulus ekonomi tersebut, jika terkait dengan IKM/UKM yang mendorong industrialisasi, maka dimulai dari hulunya, seperti menyediakan bahan baku, kemudian kedua adalah mesin-mesinnya yang akan dibuat oleh IKM-IKM juga (IKM permesinan), ketiga perizinanya di permudah, dan ke empat memastikan pasarnya.
“Itulah sebenarnya skema dari stimulus ekonomi. Nantinya, stimulus ekonomi terbagi dari banyak OPD, ada yang hulu dan hilir. Misalnya di Dinas Pertanian, Peternakan, Lingkungan Hidup, Perindustrian, Perdagangan dan lain lain
Itulah yang sedang kami rinci,” tuturnya.
Ia melanjutkan, dengan adanya Covid-19 ini akhrinya diketahui pemetaan UKM/IKM. Misalnya seperti IKM maupun UKM yang klasternya membuat masker, kopi, sabun, hand sanitizer, teh kelor, minyak kelapa, abon ikan, ikan kering dan lain-lainnya.
“Akhirnya kita punya klaster ini. Dengan kita memiliki klaster ini, kita tau dan bisa fokus kedepannya, bagaimana menyusun stimulusnya,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sisanya sebesar Rp 188 miliar kegiatan-kegitan atau proyek fisik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti kegiatan yang sudah berkontrak, misalnya pekerjaanya jalan usaha tani, jalan desa, jalan lingkungan dan itu masuk dalam kriteria padat karya di dalam stimulus ekonomi.
“Kita rubah sebagai stimulus ekonomi, dan diarahkan untuk padat karya sesuai dengan kriteria penanganan Covid-19 di stimulus ekonomi,” imbuhnya. (dev)
